Jakarta, Maret.id — Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengungkapkan tiga isu utama yang menjadi penyebab menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Isu-isu tersebut mencakup ekonomi, penegakan hukum, dan komunikasi pemerintahan.
Pernyataan ini disampaikan Hensat, sapaan akrabnya, menanggapi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Survei menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo mengalami penurunan dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.
Hensat menilai, persoalan ekonomi merupakan faktor yang paling dominan memengaruhi persepsi publik. Ia menyoroti optimisme yang muncul saat Purbaya Yudhi Sadewa diangkat sebagai Menteri Keuangan. “Ekonomi sempat ada optimisme yang tinggi pada saat Purbaya menjadi Menteri Keuangan. Kata-kata Purbaya yang mengajak tajir bareng-bareng itu membuat kelas menengah membuncah,” tutur Hensat.
Namun, ia mengungkapkan bahwa optimisme tersebut belum diimbangi dengan terobosan nyata yang dirasakan masyarakat. “Promise is just promise. Kita masih menunggu gebrakan-gebrakan Pak Purbaya,” kata Hensat.
Di samping itu, persoalan hukum juga menjadi perhatian Hensat. Ia menyinggung berbagai polemik hukum yang mencuat, termasuk kasus yang melibatkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. “Muncul beberapa hal yang tentu mengguncangkan publik,” sindirnya.
Hensat menyarankan agar pemerintah lebih peka terhadap kegelisahan yang berkembang di masyarakat, dan tidak bersikap defensif terhadap kritik. Ia juga menggambarkan lemahnya komunikasi dalam pemerintahan sebagai masalah ketiga yang penting. Menurutnya, koordinasi antara Presiden Prabowo dan para pembantunya belum berjalan efektif.
“Untuk kali pertamanya komunikasi menjadi problem karena ada gap quality antara Presiden dengan pembantunya,” tegas Hensat. Ia mencatat bahwa para menteri belum mampu menjelaskan kebijakan pemerintah secara konsisten. Hal ini membuat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya lebih sering tampil memberikan penjelasan.
Hensat mendorong para menteri untuk lebih aktif dalam menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan. “Memang banyak yang sudah coba dilakukan oleh Pak Prabowo. Hanya memang komunikasinya yang masih kurang oke,” pungkasnya.
