Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto memimpin panen padi serentak di 14 provinsi di Majalengka, Jawa Barat, pada Senin, 7 April 2025. Kegiatan ini menjadi latar belakang munculnya polemik mengenai dugaan keuntungan Rp2 triliun dalam bisnis beras.
Desakan untuk memperkuat pengawasan tata niaga pangan semakin mengemuka. Kehadiran negara dinilai krusial dalam memastikan pelaku usaha mematuhi aturan serta melindungi kepentingan petani dan masyarakat.
Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono Caping, mengajak semua pihak untuk meninjau tata kelola beras secara komprehensif. Menurutnya, petani menanggung sebagian besar risiko produksi, namun keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pihak di sektor hilir.
“Beras menjadi jantung kedaulatan pangan nasional dan layak dihargai dengan balasan harga yang baik dari pemerintah,” ujar Riyono. Ia menekankan pentingnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 sebagai mandat untuk kesejahteraan petani.
Munculnya informasi bahwa sebuah entitas bisnis meraih keuntungan besar dalam sebulan menimbulkan keprihatinan. Keuntungan tersebut seharusnya juga mencakup kesejahteraan petani tanpa merugikan mereka melalui praktik hilirisasi yang tidak adil.
“Beras merupakan bahan pokok strategis nasional. Setiap entitas bisnis harus mempertimbangkan nasib petani,” tegas Riyono. Ia menambahkan perlunya regulasi yang ketat untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan dan harga yang dibayar konsumen.
Fraksi PKS menilai bahwa penyelesaian revisi UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 menjadi urgensi untuk memperbaiki tata kelola beras dari hulu ke hilir. “UU Pangan dan UU Perlindungan Petani sangat penting untuk menciptakan penataan komprehensif,” tutup Riyono Caping.
