Jakarta, Maret.id — DPRD Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyepakati Perubahan APBD 2026 yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Kebijakan ini diambil untuk merespon keterbatasan anggaran pembangunan di desa-desa.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur dalam perubahan APBD tahun ini. “Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama,” tuturnya.
Kesepakatan ini dicapai dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Rabu (5/8/2026). Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA-P) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) telah disepakati untuk memfokuskan program-program yang langsung bermanfaat bagi masyarakat.
Deni menjelaskan kondisi desa yang kian terbatas dalam ruang fiskal untuk membiayai pembangunan infrastruktur. “Banyak usulan pembangunan jalan dan fasilitas umum yang diterima anggota DPRD saat reses,” sambungnya.
Menurut Deni, peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat dibutuhkan untuk penguatan pembangunan infrastruktur agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. “Keluhan terbesar datang dari kepala desa terkait infrastruktur,” imbuh Deni.
Deni juga menyampaikan bahwa anggaran tambahan dalam Perubahan APBD 2026 mencapai sekitar Rp2,6 triliun, yang akan diarahkan pada program-program yang memberi manfaat. Meskipun fokus utamanya adalah infrastruktur, DPRD bersama Pemprov Jatim juga akan tetap memperkuat program sosial lainnya.
Program-program sosial tersebut termasuk beasiswa, program kewirausahaan, dan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Selain itu, DPRD juga memperhatikan penyelesaian Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang masih tertunggak.
Deni menegaskan komitmennya untuk meringankan beban para guru. “Kami bersama Pemprov Jatim sedang mempelajari kemungkinan untuk membantu pembayaran TPG melalui anggaran provinsi,” tegasnya.
