Jakarta, Maret.id — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa partainya tidak akan berfungsi sebagai oposisi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan tersebut mencerminkan tradisi Golkar yang cenderung berkolaborasi dengan pemerintahan.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai meski Golkar tidak berhasil membawa kandidatnya menang dalam pemilihan presiden, partai ini tetap menunjukkan niat untuk bersekutu dengan pemerintah.
“Kalau melihat filosofi politik Partai Golkar ada yang disebut karya kekaryaan. Itu diterjemahkan oleh Partai Golkar bahwa dalam politik, Golkar harus berkontribusi,” tegas Adi.
Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia itu, semangat karya kekaryaan menjadi pendorong bagi Golkar untuk mengambil bagian dalam pemerintahan di mana pun perhelatan politik nasional berakhir.
“Jadi siapa pun yang menjadi penguasa, sekalipun Golkar kalah di Pilpres, sebisa mungkin Golkar ikut berkontribusi dan menjadi bagian penting dalam kekuasaan pemerintah,” imbuhnya.
Adi menekankan bahwa kontribusi ini biasanya terwujud melalui pembentukan koalisi, yang memberi ruang bagi kader Golkar untuk terlibat dalam pemerintahan.
Sebagai salah satu partai besar, Golkar juga mempunyai daya tarik politik yang kuat, sehingga sering kali diundang oleh pemerintah untuk memperkuat dukungan terhadap kebijakan yang diambil.
“Pada saat yang bersamaan, posisinya sebagai partai besar selalu menarik dan selalu seksi untuk dirangkul oleh penguasa dan pemenang. Tujuannya untuk memberikan dukungan politik terhadap kebijakan pemerintah,” jelasnya.
Fenomena ini, menurut Adi, bukan fenomena tunggal yang dialami Golkar. Dalam politik Indonesia, ia mencatat bahwa menjadi oposisi belum menjadi pilihan populer bagi banyak partai.
Partai yang berada di luar pemerintahan sering menghadapi keterbatasan dalam mengakses sumber daya politik dan ekonomi yang diperlukan untuk menjaga konsolidasi organisasi.
“Di negara kita ada kecenderungan, rata-rata menjadi oposisi itu tidak populer. Oposisi berjalan di tempat yang sunyi, tidak punya akses terhadap sumber daya kekuasaan dan ekonomi politik yang bisa dikapitalisasi untuk merawat konstituen maupun kepentingan politik di masa mendatang,” ungkapnya.
Karenanya, Adi berpendapat bahwa keengganan partai-partai yang kalah dalam pemilu untuk menjadi oposisi adalah bagian dari realitas politik yang berulang di Indonesia.
“Saya kira bukan hanya Golkar. Banyak partai politik yang ketika kalah pemilu pada akhirnya memilih menjadi bagian dari kekuasaan. Itulah realitas politik kita. Menjadi oposisi sangat rumit dan sangat sulit, terutama karena terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi politik,” pungkasnya.
