Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua I DPRD Kota Madiun, Sutardi, mengembangkan kegiatan reses dengan menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan.
Kegiatan tersebut berlangsung dalam Reses Masa Persidangan III DPRD Kota Madiun Tahun Sidang 2025–2026 di Kantor Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, pada hari Selasa, 4 Agustus 2026.
Menurut Sutardi, sinergi dengan Disdukcapil merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan pemahaman mengenai layanan administrasi. “Dalam reses ini kami memberikan kesempatan kepada Disdukcapil untuk menyosialisasikan program-programnya kepada masyarakat,” ujar Sutardi.
Politisi dari PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa reses tetap menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk menjelaskan kebutuhan mereka. Aspirasi warga yang disampaikan melalui reses ini akan diteruskan ke DPRD untuk ditindaklanjuti.
Berdasarkan pelaksanaan reses sebelumnya, isu yang paling banyak diangkat oleh warga adalah pembangunan infrastruktur dasar. Terutama perbaikan saluran drainase dan bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). “Kalau memang ada usulan RTLH pada reses kali ini, mudah-mudahan nantinya bisa direalisasikan,” tegasnya.
Sutardi juga mencatat perkembangan Kampung Taman di Kelurahan Kejuron sebagai destinasi wisata. Ia menekankan pentingnya pengembangan kawasan tersebut untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.
DPRD Kota Madiun berkomitmen untuk mendukung program pemerintah yang fokus pada penguatan ekonomi kerakyatan. Misalnya, turnamen catur terbuka yang pernah diselenggarakan di daerah tersebut terbukti meningkatkan aktivitas ekonomi.
“Kegiatan itu juga mendapat apresiasi dari Plt Wali Kota Madiun karena mampu meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat,” sambung Sutardi.
Ia menambahkan, hasil reses dari seluruh anggota DPRD Kota Madiun akan dihimpun. Informasi tersebut akan disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai dasar perencanaan program pembangunan.
