Jakarta, Maret.id — Forum Komunikasi Kontraktor Pembangunan Sarana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) Tahun Anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan proses administrasi dan pembayaran atas proyek yang telah dilaksanakan.
Para kontraktor, yang merupakan mitra pemerintah dalam pembangunan Sarana SPPG, merasa terhambat oleh ketidakpastian terkait penyelesaian administrasi dan pembayaran untuk proyek yang sudah selesai.
“Yang kami harapkan kepastian administrasi dan kepastian pembayaran atas pekerjaan yang telah kami laksanakan,” kata Arifin Nababan, Ketua Forum Komunikasi Kontraktor Pembangunan Sarana SPPG BGN APBN Tahun Anggaran 2025, dalam keterangan resmi, Kamis, 6 Agustus 2026.
Arifin menjelaskan bahwa pembangunan Sarana SPPG dilaksanakan melalui mekanisme e-Katalog atau mini kompetisi. Hingga akhir Maret 2026, tercatat sebanyak 315 titik pembangunan telah berjalan. Dari jumlah tersebut, 66 titik telah mencapai progres 100 persen, sementara 249 titik masih dalam tahap penyelesaian sesuai kontrak.
Berdasarkan data forum, masalah ini melibatkan 74 perusahaan kontraktor yang mengerjakan pembangunan Sarana SPPG di sekitar 22 provinsi. Nilai pembayaran yang belum terselesaikan diperkirakan mencapai sekitar Rp800 miliar.
Di samping itu, forum mencatat bahwa beberapa bangunan yang sudah selesai belum dapat diserahterimakan karena proses administrasi dari pihak pengguna belum rampung.
“Selama proses serah terima belum dilakukan, kami tetap harus menjaga aset tersebut, membayar keamanan, pemeliharaan, utilitas, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya,” ujar Arifin.
Menurut forum, keterlambatan dalam penyelesaian administrasi dan pembayaran berdampak pada keberlangsungan usaha berbagai pihak, termasuk kontraktor, vendor jasa, pelaku UMKM, subkontraktor, dan lembaga pembiayaan.
Arifin menambahkan bahwa forum telah enam kali mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Kepala Badan Gizi Nasional untuk mendapatkan kejelasan, namun belum menerima tanggapan hingga saat ini.
“Kami ingin memastikan Program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan Sarana SPPG dapat berjalan dengan baik. Yang kami harapkan adalah kepastian administrasi, kepastian pembayaran, dan ruang dialog yang terbuka agar seluruh persoalan dapat diselesaikan secara bersama-sama,” imbuh Arifin.
