Jakarta, Maret.id — Wacana mengenai kenaikan gaji kepala daerah dianggap tidak efektif dalam mengatasi praktek korupsi. Banyak kalangan menyebut bahwa akar dari masalah ini terletak pada tingginya biaya untuk menjabat sebagai kepala daerah.
Anggota Komisi II DPR Giri Ramanda Kiemas menyatakan, “Kita perlu bahas dari beberapa dimensi. Dimensi awal dari pencalonan, membutuhkan banyak biaya dari mulai sosialisasi hingga pengembangan partai politik.” Ujar Giri, biaya yang tinggi ini memaksa kepala daerah untuk melanggar hukum setelah terpilih.
“Gaji kecil kepala daerah bukanlah satu-satunya alasan yang membuat mereka berkorupsi,” tuturnya. Dia menjelaskan bahwa praktek korupsi sering kali dipicu oleh politik balas budi.
Giri menegaskan, “Biaya politik ini yang tidak bisa dipenuhi oleh fasilitas yang didapatkan oleh kepala daerah.” Hal ini berkaitan langsung dengan sejumlah celah dalam sistem birokrasi yang memfasilitasi praktek korupsi.
Menanggapi wacana kenaikan gaji, Giri berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. “Berdasarkan penelitian, gaji itu bukan motivasi utama,” imbuhnya.
Ia mengusulkan agar ada indikator kinerja yang jelas, seperti pelayanan publik, sebelum mempertimbangkan kenaikan gaji bagi kepala daerah. “Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan sebelum memutuskan ada kenaikan gaji,” ucapnya.
Giri mengatakan langkah pertama adalah mengurangi biaya pencalonan kepala daerah. Selanjutnya, ia menyarankan untuk meningkatkan kualitas layanan yang harus tercakup dalam indikator performa.
“Setelah itu baru bisa membahas mengenai kenaikan gaji kepala daerah,” tegas Giri.
