Jakarta, Maret.id — Pergantian Panglima TNI menyimpan makna simbolik dalam konteks politik. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perwira dengan posisi strategis memiliki hubungan erat dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Misalnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak pernah menjabat sebagai Komandan Paspampres. KSAU Marsekal M. Tonny Harjono juga memiliki pengalaman sebagai Sekretaris Militer Presiden serta ajudan Presiden Jokowi.
“Kedekatan tersebut tentu tidak dapat dijadikan ukuran tunggal kompetensi seseorang. Namun dalam politik demokrasi, persepsi publik juga merupakan bagian dari modal legitimasi,” kata Selamat Ginting, Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS) pada Sabtu, 8 Agustus 2026.
Ginting menilai, Presiden Prabowo Subianto berkeinginan menunjukkan bahwa promosi jabatan strategis di lingkungan TNI didasarkan pada profesionalisme dan kepentingan nasional, bukan sekadar kesinambungan jaringan kekuasaan sebelumnya.
“Dalam konteks itu, KSAL Laksamana Muhammad Ali menawarkan alternatif yang relatif netral secara politik sekaligus kuat secara profesional,” imbuh Ginting.
Sementara itu, nama Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita sering mencuat sebagai calon. Namun, ada kendala normatif yang perlu diperhatikan.
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang TNI, calon Panglima TNI harus merupakan perwira tinggi bintang empat yang pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. “Tandyo belum pernah menduduki posisi tersebut sehingga belum memenuhi persyaratan formal,” tutup Ginting.
