Jakarta, Maret.id — Direktur Eksekutif Nusantara Parameter Indeks (NPI) Murmahudi meminta Presiden Prabowo Subianto untuk lebih teliti dalam memilih pembantunya, terutama untuk posisi-posisi strategis.
Murmahudi menekankan bahwa profesionalitas, kompetensi, dan integritas harus menjadi kriteria utama dalam proses seleksi. Dia juga mengingatkan agar potensi konflik kepentingan diperhatikan dengan serius.
“Jika nama Norman Joesoef memang dipertimbangkan untuk posisi Wamenhan, Presiden harus melihat secara menyeluruh rekam jejak dan latar belakang yang bersangkutan. Kompetensi harus diperiksa agar tidak bentrok dengan kepentingan bisnis yang dapat menimbulkan konflik kepentingan,” tuturnya.
Norman Joesoef dikenal sebagai pengusaha di bidang persenjataan dan alutsista. Murmahudi mengakui bahwa pengalaman ini bisa bermanfaat dalam memahami industri pertahanan. Namun, ia menegaskan bahwa pengalaman bisnis pribadi tidak boleh mempengaruhi kebijakan saat menjabat sebagai pejabat publik.
“Ini bukan sekadar melarang pengusaha untuk masuk pemerintahan. Namun, kepentingan bisnis pribadi harus dipisahkan dari kepentingan negara,” sambung Murmahudi.
Ia menambahkan bahwa posisi Wamenhan sangat strategis dan berhubungan langsung dengan kebijakan pertahanan, pengadaan alutsista, dan kerja sama internasional. “Rekam jejak calon pejabat wajib diperiksa secara mendalam, termasuk afiliasi usaha dan potensi konflik kepentingan,” tegasnya.
Murmahudi juga mengingatkan bahwa isu ini tidak seharusnya menjadi penghakiman terhadap Joesoef. Sebab, informasi mengenai namanya masih sebatas rumor dan belum ada keputusan resmi dari pemerintah.
“Jika belum ada keputusan resmi, kita tidak boleh mendahului. Namun, jika dia sedang dipertimbangkan, uji rekam jejak harus dilakukan sejak awal, bukan setelah pelantikan,” ujarnya.
Dia menekankan kepada Presiden Prabowo bahwa hal yang sama harus diterapkan kepada seluruh calon pembantu dalam kabinet. Menurutnya, jabatan strategis harus diberikan berdasarkan kriteria profesionalitas, bukan sekadar kedekatan atau kepentingan politik.
“Presiden harus memilih individu yang bukan hanya kompeten, tetapi juga independen. Saat bergabung dengan pemerintahan, fokus harus berpindah dari kepentingan pribadi menjadi kepentingan negara,” tuturnya.
Murmahudi berharap pemerintahan Prabowo dapat menetapkan standar seleksi yang lebih transparan dan berbasis merit. Terlebih, posisi di bidang pertahanan memerlukan kehati-hatian ekstra mengingat implikasi bagi kepentingan nasional.
“Jangan sampai ada pejabat yang teknis kompeten tetapi menimbulkan pertanyaan mengenai konflik kepentingan. Profesionalitas dan integritas harus berjalan beriringan sebagai syarat utama,” pungkasnya.
