Jakarta, Maret.id — Isu pergantian Kapolri kembali mengemuka di tengah publik. Banyak yang berpendapat bahwa penilaian harus didasarkan pada rekam jejak, integritas, dan prestasi, bukan sekadar rumor politik.
Pengamat hukum dan politik Pieter C Zulkifli menekankan bahwa pergantian pejabat publik adalah hak prerogatif Presiden. Namun, keputusan strategis tersebut harus berlandaskan pada prinsip meritokrasi dan kepentingan nasional.
“Dalam negara yang menjunjung meritokrasi, seorang pemimpin tidak semestinya dinilai dari riuhnya rumor, melainkan dari rekam jejak, keberanian, dan pengabdiannya kepada bangsa,” tuturnya.
Ia menyatakan bahwa rekam jejak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sejak menjabat pada 2021 perlu dinilai secara objektif. Penerapan konsep Polri Presisi yang mengedepankan digitalisasi pelayanan dan transparansi dianggap patut menjadi perhatian.
Pieter juga menyoroti beberapa kasus besar dalam tubuh Polri, seperti masalah pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo dan kasus narkotika yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa. “Langkah-langkah tersebut tentu tidak menghapus seluruh persoalan di tubuh Polri. Namun, publik menyaksikan bahwa tidak ada lagi kesan mutlak bahwa petinggi institusi berada di atas hukum,” sambungnya.
Dia menilai bahwa transformasi Polri kabarnya terlihat dari penguatan dalam pemberantasan kejahatan siber, perdagangan orang, perjudian daring, hingga perlindungan pekerja melalui Desk Ketenagakerjaan. Pieter juga mengakui perlunya kritik terhadap Polri, terutama terkait penyalahgunaan wewenang dan pelayanan publik. Kritik, lanjutnya, tidak seharusnya menghapus seluruh capaian institusi.
“Meritokrasi bukan sekadar konsep dalam teori tata kelola pemerintahan. Ia adalah fondasi yang memastikan negara dipimpin oleh pertimbangan rasional, bukan oleh kebisingan rumor,” tegas Pieter.
“Ketika prestasi dikalahkan oleh spekulasi, sesungguhnya yang dipertaruhkan bukan hanya nasib seorang pemimpin, melainkan kewibawaan negara dalam menghargai kerja, integritas, dan pengabdian kepada bangsa,” imbuhnya.
