Jakarta, Maret.id — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyatakan komitmennya untuk melakukan transformasi digital dalam pengawasan pemilu dengan melibatkan lebih banyak kampus.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Bawaslu RI, Puadi, dalam acara Bawaslu Kampus Connect yang diadakan di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada Rabu, 12 Agustus 2026.
Puadi menjelaskan bahwa tujuan dari langkah ini adalah untuk mengalihkan paradigma pengawasan dari metode konvensional yang reaktif menjadi sistem berbasis data yang dapat memetakan risiko sebelum pelanggaran terjadi.
Dia menambahkan bahwa digitalisasi pengawasan mencakup penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang melek teknologi, serta pemanfaatan kecerdasan buatan untuk memantau aktivitas di dunia maya.
“Ke depan, Bawaslu tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara-cara klasik,” tuturnya.
Sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu RI, Puadi menegaskan bahwa teknologi hanyalah instrumen pendukung yang perlu dioperasikan oleh manusia.
Puadi merujuk pada konsep “code as regulation” dari ilmuwan Barat, Lawrence Lessig, yang menekankan bahwa desain teknologi harus mengedepankan etika, transparansi, dan keadilan.
Menurutnya, integritas manusia menjadi penentu utama dalam menjaga demokrasi yang bermartabat di tengah perkembangan transformasi digital saat ini. Hal ini juga menjadi perhatian bagi mahasiswa yang berperan krusial dalam masyarakat.
Dia menekankan bahwa kesuksesan agenda digital Bawaslu sangat bergantung pada kolaborasi dengan mahasiswa. “Kami butuh kolaborasi ini agar pengawasan pemilu lebih partisipatif,” imbuhnya.
Puadi berharap melalui program Bawaslu Kampus Connect, akan tercipta ekosistem digital yang sehat.
Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor UMJ, Prof. Ma’mun Murod Albarbasy, Peneliti Senior Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Siti Zuhro, serta sejumlah akademisi lainnya.
