Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan tegas terkait maraknya praktik penyimpangan dan penyelundupan di Indonesia. Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD, ia meminta jajaran kementerian serta lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi dan pengusutan mendalam terkait kinerja di lapangan.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya penanganan serius terhadap instansi yang terlibat, termasuk Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. “Menteri Keuangan, usut Bea Cukai juga!” tegas Prabowo, mengundang sorakan dari para peserta sidang.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang duduk di hadapan Presiden tampak tegang saat pernyataan tersebut dilontarkan. Ia terpantau berusaha menjaga ketenangan sambil mengelus pegangan kursinya, didampingi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.
Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk meningkatkan pengawasan demi meminimalisir penyelundupan. “Bakamla! Tugasmu menjaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ?” cecarnya.
Presiden menegaskan bahwa tindakan tegas harus diambil tanpa pandang bulu, meskipun melibatkan oknum di dalam instansi pemerintahan atau aparat keamanan. “Kita bukan justru menentang mereka yang terbaik. Mereka itu anak-anak kita. Tapi harus kita berani tegakkan kebenaran!” tutur Prabowo dengan semangat.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyentuh kesadaran masyarakat yang semakin kritis. Ia menekankan bahwa rakyat Indonesia tidak akan mentolerir ketidakadilan dan praktik korupsi. “Rakyat kita tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pintar!” jelasnya, mendapatkan tepuk tangan meriah dari hadirin.
