Jakarta, Maret.id — Pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD Surabaya telah merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2027 sekitar Rp15 triliun. Dari jumlah tersebut, lebih dari Rp1 triliun akan dialokasikan untuk penanganan genangan di berbagai lokasi di kota tersebut.
Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027 ditandatangani oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dan pimpinan DPRD Surabaya pada Jumat (14/8/2026). Eri menjelaskan bahwa proyeksi APBD mempertimbangkan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
“Jadi kita masih merencanakan dengan kembalinya TKD, termasuk dengan Dana Bagi Hasil yang akan diturunkan tahun ini,” ujar Eri. Menurutnya, penanganan genangan menjadi prioritas utama bersama dengan pengaspalan jalan dan peningkatan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Pemkot memprediksi akan ada sekitar 200 titik yang menjadi sasaran penanganan masalah genangan pada 2027. Angka ini merupakan bagian dari lebih 450 titik yang masih membutuhkan perhatian. “Kita itu ada penurunan ada sekitar 200 titik,” imbuh Eri.
Ia menambahkan bahwa jumlah titik genangan telah berkurang dari sekitar 700 menjadi sekitar 400 titik. Oleh karena itu, anggaran lebih dari Rp1 triliun akan difokuskan pada titik-titik yang paling membutuhkan intervensi. “Tidak bisa menyentuh semuanya, maka kita pastikan genangan airnya itu di mana,” tegas Eri.
Beberapa kawasan yang menjadi perhatian mencakup Simo Kalangan, Tanjungsari, Margorejo, dan Medokan Semampir. Penentuan titik prioritas, menurut Eri, sangat penting untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran.
“Maka harus kita tentukan titik-titiknya, sehingga nanti ke depannya ada evaluasi benar enggak titik itu terlepas dari titik ada genangan atau tidak,” jelasnya. Selain penanganan genangan, Pemkot Surabaya juga menetapkan pengaspalan jalan dan PJU sebagai prioritas pembangunan.
Eri memastikan bahwa pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) termasuk dalam rencana pembangunan Kota Surabaya. “JLLB ada yang kita tembuskan jalan,” tuturnya.
Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri, menekankan pentingnya penyelesaian KUA dan PPAS APBD 2027 pada Agustus. Proses penganggaran harus mengutamakan kepentingan masyarakat. “Kepentingan masyarakat menjadi satu prioritas utama,” kata Syaifuddin.
Ia menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat harus menjadi fokus penyusunan APBD 2027. Selain penanganan genangan, penguatan ekonomi kerakyatan juga harus diperhatikan. Syaifuddin mendorong pengembangan Sentra Wisata Kuliner (SWK) agar tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik.
“SWK harus memiliki daya tarik sehingga mampu kembali menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya. Dengan proyeksi APBD sekitar Rp15 triliun, penggunaan anggaran harus memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam penanganan genangan dan infrastruktur.
