Jakarta, Maret.id — Jelang peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia, terjadi kerusuhan yang melibatkan masyarakat Papua. Aksi tersebut dipicu oleh pembakaran 11 kantor pemerintahan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Pembakaran kantor pemerintah terjadi bersamaan dengan unjuk rasa terkait penyaluran dana desa. Massa mulai menggempur kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) setelah penyaluran tahap pertama dana desa pada 11 Agustus 2026.
Kekacauan di kantor PMK Puncak memicu serangkaian aksi susulan. Massa mulai membakar sejumlah fasilitas pemerintah lainnya, seperti Kantor Bupati, Kantor DPRD, dan beberapa kantor dinas lainnya. Satu unit kendaraan milik Dinas Ketahanan Pangan yang terparkir juga terbakar.
Tokoh pemuda Papua Natan Kuwan S.Ak. menilai pemerintah pusat harus lebih cermat dalam menerapkan kebijakan. “Pemerintah tidak boleh sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan kondisi daerah, khususnya Tanah Papua,” tuturnya.
Natan mengungkapkan bahwa pengurangan dana desa atas nama efisiensi menjadi pemicu kerusuhan. “Pemerintah harus mencari solusi agar kebijakan ini tidak berujung pada kerusuhan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Natan menekankan pentingnya percepatan pembangunan di Papua. “Papua butuh akselerasi, bukan efisiensi. Jika tidak, Indonesia emas di 2045 mungkin hanya bisa dinikmati pulau-pulau lain,” tegasnya.
Menjelang momen penting ini, Natan menyerukan kepada pemerintah untuk merefleksikan peran dalam pembangunan Papua. “Politik anggaran bukan sekadar hitung-hitungan, ini adalah ikatan penting dalam tenun kebangsaan Indonesia,” pungkas Natan.
