Jakarta, Maret.id — Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, menekankan bahwa pencapaian penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur harus menjadi landasan untuk memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan. Ia berpendapat bahwa penurunan tersebut tidak boleh berhenti sebagai catatan statistik belaka.
Pernyataan ini disampaikan oleh Renny menjelang perayaan 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Ia menilai meskipun penurunan angka kemiskinan patut diapresiasi, masih banyak warga miskin yang menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan secara merata belum selesai.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada Maret 2026 mencapai 3,71 juta jiwa. Angka ini menurun 92.060 jiwa dibandingkan September 2025 yang tercatat sekitar 3,80 juta jiwa.
Persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan menjadi 9,06 persen pada Maret 2026, dari 9,30 persen pada September 2025 dan 9,50 persen pada Maret 2025. “Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, meskipun kemiskinan sudah turun, masih ada 3,71 juta warga Jawa Timur yang hidup dalam kemiskinan,” tutur Renny pada Senin (17/8/2026).
Renny mengingatkan bahwa data kemiskinan juga menunjukkan kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Pada Maret 2026, populasi penduduk miskin di perkotaan mencapai sekitar 1,58 juta jiwa, sedangkan di perdesaan mencapai 2,13 juta jiwa.
Ia menekankan pentingnya penguatan ekonomi perdesaan dalam strategi pengentasan kemiskinan di Jawa Timur. “Ekonomi perdesaan harus diberi perhatian, baik melalui sektor pertanian, perikanan, UMKM, koperasi, akses pembiayaan, dan hilirisasi produk lokal,” imbuh Renny.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan untuk bertahan, tetapi juga kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan membangun kemandirian ekonomi. “Rakyat tidak cukup hanya dibantu untuk bertahan. Mereka harus diberi kesempatan untuk tumbuh dan mandiri,” tegasnya.
Renny juga menyoroti bahwa masalah kemiskinan erat kaitannya dengan kondisi ketenagakerjaan. BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur pada Februari 2026 mencapai 3,55 persen, mengalami penurunan 0,06 poin dibandingkan Februari 2025.
Selama periode yang sama, jumlah angkatan kerja mencapai 25,14 juta orang, dengan penduduk yang bekerja sebanyak 24,25 juta orang. Ini menyisakan sekitar 892 ribu orang yang belum bekerja. Meski demikian, Renny menekankan pentingnya tidak hanya mengejar penurunan angka pengangguran, tetapi juga meningkatkan kualitas pekerjaan.
BPS melaporkan bahwa pekerja formal di Jawa Timur pada Februari 2026 baru mencapai 35,56 persen, turun 0,53 poin persen dibandingkan tahun sebelumnya. “Penurunan pengangguran tidak otomatis berarti seluruh masyarakat mendapat pekerjaan yang layak,” imbuh Renny.
Ia mendorong agar kebijakan pembangunan diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Selain aspek pekerjaan dan pendapatan, Renny juga menyoroti akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, termasuk listrik.
Rasio elektrifikasi di Jawa Timur sudah mencapai 99,68 persen dengan target 100 persen. Menurutnya, pencapaian tersebut perlu diapresiasi, namun sisa akses yang belum terpenuhi harus segera diselesaikan, terutama bagi masyarakat miskin dan di daerah terpencil.
“Listrik bukan sekadar penerangan. Akses listrik terkait dengan pendidikan, kesehatan, produktivitas, dan kesempatan ekonomi,” ujar Renny. Ia menekankan bahwa penyediaan akses listrik harus diikuti dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Renny menambahkan bahwa garis kemiskinan di Jawa Timur pada Maret 2026 tercatat sekitar Rp558 ribu per kapita per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya bergantung pada bantuan sosial.
Memasuki 81 tahun kemerdekaan, Renny menilai pemerintah perlu memperluas ukuran keberhasilan pembangunan. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran tidak cukup, tetapi juga harus mengukur seberapa banyak keluarga miskin yang berhasil mandiri dan memenuhi kebutuhan dasar.
“DPRD Jatim perlu memastikan APBD tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan mobilitas ekonomi masyarakat,” pungkas Renny.
