Jakarta, Maret.id — Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menilai pengajuan Destry Damayanti sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Aida S Budiman sebagai calon Deputi Senior Gubernur BI merupakan langkah yang berbasis teknokrasi. Ia menyatakan bahwa kepemimpinan baru BI perlu segera merumuskan kebijakan moneter yang jelas di tengah tantangan ekonomi global.
“Pilihan Presiden Prabowo mengajukan Destry dan Aida adalah pilihan teknokrasi. Langkah ini menepis anggapan politisasi BI, dan komitmen untuk menjaga pasar keuangan tetap kondusif,” tegas Said.
Rekam jejak kedua calon di sektor keuangan menjadi modal penting untuk mempertahankan kepercayaan pelaku pasar. Destry dan Aida telah memiliki pengalaman yang memadai dalam kepemimpinan di BI.
Said menyatakan bahwa kesinambungan kepemimpinan di BI vital untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Hal ini terlihat saat Perry Warjiyo mundur dari posisinya, dan kepemimpinan sementara diambil alih oleh Destry dan tim BI.
“Pasar tampak tidak begitu bergejolak, sebab kepemimpinan sementara dipegang oleh Destry dan tim yang ada saat ini,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga independensi BI sebagai bagian dari reformasi sektor keuangan. Namun, independensi ini harus berjalan selaras dengan pembagian peran yang jelas antara pemerintah dan bank sentral.
“Kita tidak ingin merusak independensi BI yang merupakan hasil reformasi. Yang kita perlukan saat ini adalah peran masing-masing dengan kepemimpinan sektor keuangan yang jelas, terukur, serta memberikan kepastian arah kebijakan ke depan terhadap para pelaku pasar,” imbu Said.
Said menambahkan bahwa BI memiliki mandat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Lebih jauh, BI dituntut untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan UMKM.
Meski begitu, ia mengungkapkan bahwa Indonesia masih membutuhkan kebijakan inti yang menjadi kerangka arah kebijakan moneter nasional. “Sejujurnya kita belum memiliki core kebijakan yang memandu arah kebijakan moneter,” tuturnya.
Menurutnya, arah kebijakan itu perlu dirumuskan bersama antara Menteri Keuangan dan pimpinan BI yang baru. Ini penting untuk menentukan prioritas ekonomi nasional sekaligus memberikan sinyal yang jelas kepada pasar.
Said mencontohkan pilihan kebijakan yang perlu dipertimbangkan, seperti agresivitas dalam mendorong ekspor komoditas terkait daya saing nilai tukar, atau fokus pada penekanan inflasi pangan dan energi yang dipengaruhi oleh kebutuhan impor.
“Hal inilah yang perlu dirumuskan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI ke depan. Orkestrasi ini penting untuk mengirim sinyal ke pasar tentang arah kebijakan moneter ke depan,” jelasnya.
Said juga menilai hubungan yang telah terjalin antara Menteri Keuangan Purbaya dan Destry sebagai modal penting dalam membangun koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. “Saya percaya, mengingat relasi Purbaya dan Destry sudah terjalin lama, mereka berdua bisa jadi sudah level soulmate,” kata Said.
Ia berharap, kedekatan tersebut memudahkan kolaborasi dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional. “Harusnya tidak sulit bagi keduanya untuk bekerja sama, merumuskan core kebijakan, dan berbagi peran,” pungkasnya.
