Jakarta, Maret.id — Ketua Parlemen Arab Mohamed Al-Yammahi mengecam penolakan Israel terhadap peta jalan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan implementasi rencana damai Gaza.
Al-Yammahi juga menyebut penolakan itu mencakup rencana yang pernah diusulkan mantan Presiden AS Donald Trump dan disebut mendapat dukungan sebagian anggota Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803.
Reaksi Keras dari Kepemimpinan Parlemen Arab
Al-Yammahi menilai langkah Israel sebagai penentangan terang-terangan terhadap kehendak masyarakat internasional.
Menurutnya, penolakan itu merupakan upaya yang disengaja untuk melemahkan jalur politik dan diplomatik yang bertujuan mengakhiri konflik dan meringankan penderitaan warga Palestina.
Al-Yammahi menyambut pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh beberapa negara Arab dan Islam.
Ia menyatakan bahwa pernyataan tersebut menegaskan tanggung jawab Israel atas hambatan terhadap proses perdamaian.
Seruan kepada Komunitas Internasional
Ketua parlemen menyerukan kepada masyarakat internasional, termasuk parlemen regional dan internasional, untuk mengambil sikap lebih tegas.
Ia mendesak adanya tekanan politik dan langkah hukum yang efektif untuk memaksa Israel mematuhi peta jalan dan menghentikan pelanggaran terhadap rakyat Palestina.
Permintaan itu menurut Al-Yammahi bukan hanya soal retorika, melainkan tindakan konkrit.
Ia menekankan perlunya koordinasi antarnegara dan lembaga internasional agar upaya diplomatik tidak berhenti pada resolusi semata.
Fokus pada Implementasi Resolusi Internasional
Al-Yammahi menyerukan penerapan resolusi internasional yang relevan sebagai bagian dari solusi jangka panjang.
Tujuan akhir yang ditegaskan adalah mengakhiri pendudukan dan mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kota.
Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya pemulihan hak-hak sipil dan akses kemanusiaan bagi warga di Gaza.
Al-Yammahi juga menilai bahwa tanpa penegakan hukum internasional, upaya perdamaian berisiko stagnasi.
Reaksi Parlemen Arab ini dipandang sebagai bagian dari tekanan diplomatik yang lebih luas.
Pengamat mengatakan pernyataan tersebut dapat memperkuat koordinasi antarnegara Arab dan organisasi Islam di forum internasional.
Langkah selanjutnya yang diharapkan, menurut Al-Yammahi, adalah tindakan nyata dari Dewan Keamanan dan badan-badan PBB lain.
Ia mengajak semua pihak untuk kembali ke meja perundingan dengan komitmen pada solusi dua negara dan perlindungan hak asasi manusia.
Isu kemanusiaan di Gaza tetap menjadi titik sentral perdebatan internasional.
Al-Yammahi menegaskan bahwa upaya perdamaian harus berjalan beriringan dengan bantuan kemanusiaan yang memadai dan terlindungi secara hukum.
