Mantan Menhan Ukraina Tantang Zelensky Serukan Pemilihan, Memanas Politik dan Pasar!

Jakarta, Maret.id — Mantan Menteri Pertahanan Ukraina Mykhailo Fedorov secara terbuka menyerukan penyelenggaraan pemilihan umum di tengah masa perang, langkah yang langsung memicu perdebatan sengit di lingkungan politik Kyiv.

Seruan Pemilu di Tengah Konflik

Fedorov menegaskan pentingnya mempertahankan nilai-nilai demokrasi dan menolak gagasan bahwa perang harus membungkam proses politik.
Dalam pernyataannya pada Rabu (19/8/2026) ia menyatakan, “Demokrasi tidak bisa disandera oleh Rusia,” seruan yang mendapat perhatian luas karena konteks keamanan yang sedang berlangsung.

Respon Istana Kepresidenan

Lingkaran dalam Istana Kepresidenan menilai rencana pemilihan di tengah ancaman serangan rudal dan drone sebagai tidak realistis.
Seorang sumber di kantor Presiden Volodymyr Zelensky menyebut perencanaan pemilu saat serangan udara masih terjadi sebagai sesuatu yang “sangat aneh” dan menunjukkan kurangnya realisme.

Kerangka Hukum dan Keadaan Darurat

Ukraina telah menerapkan hukum darurat militer sejak invasi skala penuh pada 2022 yang secara hukum menangguhkan penyelenggaraan pemilu.
Konstitusi memuat ketentuan yang melarang pelaksanaan pemilihan selama keadaan darurat militer, meskipun masa jabatan lima tahun Presiden Zelensky secara formal berakhir pada Mei 2024.

Dinamika politik domestik semakin memanas setelah pemecatan Fedorov dari kursi menteri bulan lalu, keputusan yang memicu gelombang protes dari segmen warga dan kaum muda.
Fedorov, yang dikenal atas pendekatan teknologi dan penggunaan drone dalam strategi pertahanan, dianggap oleh para pendukungnya sebagai tokoh baru yang membawa nuansa modern dalam politik.

Para politisi pendukung pemerintah khawatir wacana pemilu di masa perang akan memecah persatuan nasional dan melemahkan kemampuan negara menghadapi agresi luar.
Anggota parlemen pendukung Zelensky, Oleksandr Merezhko, memperingatkan bahwa gagasan pemilihan dapat “melemahkan negara dan persatuan kita” dan justru menguntungkan pihak lawan.

Sementara itu, kubu oposisi menilai situasi saat ini membutuhkan pembenahan mendasar melalui mekanisme demokratis untuk mengatasi krisis kepemimpinan.
Seorang anggota parlemen oposisi, Volodymyr Aryev, menyatakan bahwa negara telah mencapai titik di mana pilihan tersisa antara “pemilihan umum dan kekacauan.”

Meski Fedorov belum menyatakan secara eksplisit niat untuk mencalonkan diri dalam kontestasi presiden menghadapi Zelensky, dorongan politik dari mantan tokoh pertahanan ini dinilai semakin menekan posisi kepresidenan di ibu kota.
Para analis politik menyebut inisiatif semacam ini memperlihatkan betapa rentannya legitimasi politik selama konflik berkepanjangan dan bagaimana tuntutan demokrasi terus menjadi isu sentral.

Pengamat menambahkan bahwa setiap keputusan menyelenggarakan pemilu akan membutuhkan pertimbangan matang terkait keamanan, legitimasi internasional, dan kepatuhan terhadap aturan konstitusional.
Debat publik kemungkinan akan berkutat pada keseimbangan antara kebutuhan mempertahankan legitimasi pemerintahan dan prioritas keselamatan warga di tengah ancaman militer.

Situasi ini diperkirakan akan terus menjadi sorotan baik di dalam negeri Ukraina maupun kalangan pengamat internasional yang mengikuti perkembangan perang dan stabilitas politik negara tersebut.
Bagaimana pemerintah dan para pemimpin politik menanggapi seruan pemilu akan menentukan arah legitimasi politik dan kohesi nasional di masa mendatang.