Jakarta, Maret.id — Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) mulai menyelidiki secara mendalam penyebab meningkatnya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu dan Pilkada 2024. Evaluasi ini diadakan untuk mencegah potensi kelemahan yang sama terjadi di masa depan.
Upaya ini terwujud melalui pengumpulan para pakar dan pengamat pemilu dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) bertema “Analisis Akar Permasalahan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024” di Merlyn Park Hotel, Jakarta Pusat, pada 20 Agustus 2026.
Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda, menyatakan bahwa masalah PSU tidak hanya berakar pada persoalan teknis di hari pemungutan dan penghitungan suara. Ia menegaskan bahwa celah kerawanan sering kali muncul jauh sebelumnya.
“Akar masalah PSU tidak hanya terkait ketidakprofesionalan, ketidaknetralan, atau persoalan integritas jajaran penyelenggara pada saat pungut hitung,” tegas Herwyn. Ia menambahkan bahwa masalah ini dapat berakar sebelum tahapan pemungutan suara dimulai.
Herwyn juga menyoroti potensi pelanggaran yang sering terlewatkan dari masa pencalonan hingga tahap kampanye. Menurutnya, praktik politik uang merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi legitimasi pemungutan suara.
Oleh karena itu, Bawaslu berkomitmen untuk memetakan seluruh indeks kerawanan dan menyusun rekomendasi konkret untuk perbaikan sistem Pengawas Pemilu (Panwas) menuju Pemilu 2029. Diskusi ini menghadirkan pakar dari berbagai sektor, termasuk mantan Anggota KPU RI Endang Sulastri dan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati.
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow dan Ketua Umum Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPP DEM) Achmad Satryo Yudhantoko juga turut hadir dalam forum ini. Keterlibatan mereka diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan integritas pemilu di masa mendatang.
