Jakarta, Maret.id — Komisi V DPR RI menegaskan bahwa penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak boleh terhambat oleh isu anggaran.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mengingatkan pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk mengatasi keterbatasan anggaran yang dihadapi oleh pemerintah daerah di NTT.
“Ya, yang sudah-sudah nanti mungkin pimpinan DPR akan melakukan rapat pertemuan khusus sebagaimana waktu penanganan Aceh, Sumatera terutama. Kita tunggu, kita tunggu,” tutur Huda.
Ia menambahkan, “Tapi kita pastikan apapun yang terjadi, kendala apapun, saya kira harus secepatnya bisa kita tuntaskan. Termasuk anggaran ya,” imbuh Huda kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Huda menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran di NTT membutuhkan peran aktif dari pemerintah pusat. “Saya kira ini sudah, saya meyakini sudah dipikirkan oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Menurut Huda, pemerintah pusat juga telah memberikan instruksi kepada kementerian dan lembaga teknis untuk segera mengambil langkah dalam menangani dampak gempa. “Kita tunggu waktunya aja, kapan. Tapi setahu saya instruksi langsung ke kementerian teknis, lembaga teknis sudah jalan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa kementerian dan lembaga terkait kini tinggal melaporkan kebutuhan serta kekurangan yang ada di lapangan. “Nah, mungkin nanti mereka tinggal report, memastikan kekurangannya apa, dan di situ saya kira intervensi bisa dilakukan oleh pemerintah pusat,” jelas Huda.
Ditekankan oleh Huda bahwa anggaran tidak seharusnya menjadi hambatan dalam penanganan gempa di NTT, terutama pada masa tanggap darurat. “Enggak boleh. Jadi, jangan sampai ada, jangan sampai anggaran menjadi isu dari kendala penanganan gempa NTT,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa koordinasi anggaran untuk penanganan masa tanggap darurat berjalan lancar dan tanpa masalah berarti. “Terkoordinasi dengan baik selama ini. Terutama di masa tanggap darurat ini enggak ada masalah apapun,” tuturnya.
Namun, untuk penanganan pascabencana, penghitungan anggaran masih berlangsung. Huda menyatakan pihaknya masih menunggu informasi terkini terkait kebutuhan anggaran setelah masa tanggap darurat berakhir. “Dan kita berharap nanti pasca tanggap bencana, lagi dihitung, nanti belum dapat updatenya,” pungkasnya.
