Jakarta, Maret.id — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum yang dihadiri oleh perwakilan advokat dan tim advokasi dari 38 provinsi.
Kegiatan tersebut mengambil tema “Peran Strategis Pengacara PPP dalam Mengawal Demokrasi Pelaksanaan Pemilu 2029.”
Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, menegaskan bahwa konsolidasi ini merupakan bagian dari pembenahan menyeluruh partai menjelang Pemilu 2029. PPP ingin memastikan bahwa struktur organisasi, sistem informasi, data, saksi, dan advokasi hukum dapat berjalan dalam sistem yang terintegrasi.
“Pemilu 2024 memberikan pelajaran penting bahwa kekuatan politik tidak hanya ditentukan oleh kerja politik di lapangan, tetapi juga kekuatan struktur organisasi, kualitas sistem informasi, serta kemampuan mengamankan dan mempertanggungjawabkan setiap data dan bukti secara hukum,” ujar Mardiono.
Mardiono menyampaikan tiga agenda utama dalam pembenahan partai. Pertama, memperkuat struktur organisasi dari pusat hingga ranting agar dapat bekerja efektif dengan pembagian tugas yang jelas dan mekanisme pelaporan berjenjang.
Kedua, mempercepat digitalisasi dan memperkuat sistem teknologi informasi. PPP berencana membangun sistem data terintegrasi yang mencakup seluruh aspek seperti struktur organisasi, kader, saksi, tim advokasi, hingga dokumentasi hasil pemungutan dan penghitungan suara.
“Ke depan, setiap informasi dari bawah harus dapat diterima dengan cepat, aman, dan terdokumentasi. Setiap suara harus memiliki jejak data,” tegas Mardiono.
Ketiga, fokus pada penguatan advokasi hukum dan pengamanan bukti sejak awal tahapan pemilu. Tim advokasi PPP akan bekerja tidak hanya saat sengketa terjadi, tetapi juga selama proses verifikasi peserta pemilu hingga pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
Pengalaman PPP menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di Mahkamah Konstitusi menjadi evaluasi penting. Saat itu, PPP mendalilkan ada selisih suara yang berpengaruh pada perolehan suara nasional dan ambang batas parlemen.
“Jangan sampai kita mengetahui ada persoalan setelah semuanya selesai, sementara bukti di tingkat TPS tidak lengkap atau tidak terdokumentasi dengan baik. Ke depan, setiap suara harus memiliki jejak data dan setiap persoalan harus memiliki bukti,” kata Mardiono.
Menjelang Pemilu 2029, PPP telah menyiapkan beberapa perangkat pemenangan, termasuk Bappilu Nasional, Badan IT Nasional, Badan Aset dan Administrasi Nasional, serta Tim Advokasi Nasional.
Tim advokasi yang terdiri dari lebih dari 1.000 advokat dan praktisi hukum ini akan diperkuat hingga mencakup seluruh wilayah Indonesia. “Politik hari ini membutuhkan kecepatan, tetapi kecepatan tanpa data akan menghasilkan kesalahan. Data tanpa sistem akan tercecer. Sistem tanpa sumber daya manusia tidak akan berjalan. Karena itu, semuanya harus dibangun secara bersamaan,” imbuh Mardiono.
