Jakarta, Maret.id — Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Pemerintah untuk segera melakukan intervensi dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang semakin parah, terutama di Kalimantan. Ia menessentialkan perlindungan terhadap masyarakat terdampak menjadi prioritas penanganan.
“Lonjakan titik panas Karhutla harus diperlakukan sebagai situasi yang membutuhkan intervensi cepat,” kata Puan, Jumat (21/8/2026).
Laporan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan sebaran titik panas tertinggi di Kalimantan Tengah dengan 767 titik. Diikuti oleh Kalimantan Barat dengan 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara tiga titik.
Menurut Puan, meluasnya Karhutla berpotensi menimbulkan dampak serius, termasuk penurunan kualitas udara dan meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Hal ini juga mengganggu aktivitas masyarakat dan pendidikan, serta merusak habitat satwa.
Kabut asap mulai menyebar lintas batas, dengan jarak pandang di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, tersisa hanya sekitar 10 meter. Puan meminta pemerintah untuk menetapkan wilayah operasi prioritas berdasarkan beberapa indikator, seperti hotspot berulang dan kondisi gambut.
“Kabupaten dengan risiko tertinggi harus mendapat tambahan personel dan alat pemadam,” sambung Puan, menyoroti perlunya dukungan untuk daerah yang kewalahan menangani Karhutla.
Puan juga menekankan pentingnya pemantauan kondisi secara real-time oleh pemerintah. “Pemerintah pusat harus dapat melihat daerah mana yang lambat merespons dan langsung mengambil alih dukungan jika kapasitas daerah tidak memadai,” tuturnya.
Selain mempercepat pemadaman, perlindungan masyarakat dari dampak Karhutla harus diperhatikan. Puan mendesak pemerintah untuk memetakan dampak kebakaran terhadap warga dan memantau kualitas udara secara rutin.
“Perlindungan terhadap masyarakat harus sama besarnya dengan intervensi pemadaman,” jelasnya. Apabila kualitas udara telah melewati ambang batas berbahaya, Puan mendorong langkah pembatasan aktivitas masyarakat di luar ruangan.
Ia juga menyarankan untuk menyediakan layanan kesehatan tambahan bagi kelompok rentan. “Stok masker bagi masyarakat harus dipastikan tersedia,” imbuhnya.
Puan menilai penguatan operasi darat dan udara harus dilakukan secara bersamaan untuk memadamkan kebakaran. Ia menekankan pentingnya kelengkapan infrastruktur dan perlengkapan keselamatan bagi petugas di lapangan.
“Kondisi Karhutla di Kalimantan sudah sangat mengkhawatirkan,” tegasnya. Dampak kabut asap mulai dirasakan oleh negara tetangga. Ratusan sekolah di Malaysia diliburkan akibat kabut asap Karhutla Indonesia.
Puan mengingatkan bahwa sejarah menunjukkan Indonesia pernah menerima nota protes dari negara lain akibat dampak Karhutla. “Jangan menunggu sampai negara sahabat kembali melayangkan keberatannya,” tuturnya.
Ia meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas pihak yang melakukan pembakaran. “Setiap titik api harus ditelusuri dan diketahui pihak yang bertanggung jawab,” kata Puan.
Dia juga menekankan perlunya penjelasan dari pemerintah daerah mengenai langkah pencegahan dan penanganan yang dilakukan ketika titik api pertama ditemukan. “Karena Karhutla sering menjadi besar bukan karena tidak terdeteksi, tetapi karena ada jeda antara informasi, keputusan, dan tindakan,” pungkasnya.
