Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J. Rumambi, mendesak pemerintah untuk memastikan penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) efektif, terutama dalam evakuasi dan pemulihan korban. Ia menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi para pengungsi.
“Memasuki hari keenam pascagempa, pemerintah harus memastikan tidak ada korban yang terlewat, tidak ada pengungsi yang terabaikan, dan tidak ada wilayah terdampak yang luput dari pendataan. Penanganan harus bergerak dari respons darurat menuju pemulihan yang terukur,” tuturnya.
Matindas, yang merupakan anggota Fraksi PDIP, meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, BPBD, TNI, Polri, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pencarian, evakuasi, identifikasi, serta pelayanan kesehatan secara maksimal. Hal ini, terutama untuk wilayah yang sulit dijangkau.
Ia memperingatkan bahwa lebih dari 92 ribu jiwa mengungsi dan memerlukan perhatian serius. Tempat pengungsian harus menjamin ketersediaan pangan, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, keamanan, dan kebutuhan dasar lainnya.
“Kita harus memastikan masyarakat yang terdampak, baik yang tetap tinggal di rumahnya maupun di pengungsian, mendapatkan bantuan dan layanan yang sesuai kebutuhannya,” tegasnya.
Matindas juga meminta Kementerian Sosial untuk memastikan bantuan kebencanaan, termasuk santunan bagi korban. “Distribusi bantuan harus menjangkau masyarakat di wilayah terpencil dan lokasi yang aksesnya masih terputus, serta kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, disabilitas, dan ibu-ibu hamil,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan bencana tidak boleh terbentur oleh keterbatasan anggaran. “Negara harus memiliki kemampuan fiskal yang cukup untuk merespons kebutuhan korban secara cepat,” tegasnya lagi.
Matindas menjelaskan bahwa pemerintah perlu memastikan kapasitas anggaran kebencanaan yang cukup dan berkelanjutan. Ini penting mengingat penanganan bencana sedang berlangsung dalam beberapa daerah secara bersamaan, seperti Sigi dan NTT, serta menghadapi kekeringan dan kebakaran hutan di banyak lokasi. Saat yang bersamaan, pemerintah masih melakukan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ia menekankan pentingnya evaluasi dan efisiensi terhadap program-program yang belum mendesak jika ada ruang fiskal yang dapat dialihkan untuk memperkuat penanganan bencana. Matindas juga menambahkan bahwa pemerintah perlu memastikan adanya satu data kebencanaan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Data mengenai korban, pengungsi, rumah rusak, dan fasilitas publik perlu diperbarui secara terus-menerus agar distribusi bantuan tidak tumpang tindih dan tidak ada masyarakat terdampak yang terlewat.
