Jakarta, Maret.id — Pemerintah diminta segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah Madura. Proyek Strategis Nasional (PSN) juga perlu dibentuk di pulau garam tersebut.
Pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Madura dinilai sangat penting. Hal ini ditargetkan agar skema kerja sama internasional Two Countries Twin Parks (TCTP) dengan China tidak hanya berhenti pada tahap nota kesepahaman (MoU), tetapi dapat terwujud secara nyata dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Menurut Syafiuddin Asmoro, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Madura harus menjadi fokus. “Wiraraja ini harus kita dorong agar benar-benar terealisasi. Jangan sampai kerja sama dengan China hanya berhenti di MoU,” tegas Syafiuddin.
Ia mengemukakan bahwa diperlukan payung hukum yang lebih kuat melalui Perpres untuk memberikan arah dan kepastian jangka panjang bagi pengembangan ekonomi Madura. Perpres tersebut diharapkan dapat mengatur program-program strategis, termasuk pengembangan kawasan industri dan infrastruktur.
Syafiuddin juga menekankan perlunya penetapan Madura sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Penetapan ini tidak hanya terbatas pada Kawasan Industri Wiraraja di Bangkalan, tetapi juga harus mencakup kabupaten lain di Madura.
“Kalau Kawasan Industri Wiraraja ada di Bangkalan, PSN-nya jangan hanya Bangkalan. Kabupaten lain di Madura juga harus masuk dalam desain pembangunan,” tuturnya.
Dia menyuarakan agar pemerintah mengintegrasikan Kawasan Industri Wiraraja sebagai bagian dari PSN Madura. Demikian, Perpres yang dikeluarkan nantinya dapat menjadi landasan bagi pengembangan industri dan proyek pembangunan strategis di empat kabupaten di Pulau Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
“Perpres itu harus mengatur PSN Madura. Di dalam PSN itu ada berbagai kawasan industri yang bisa dikembangkan, tidak hanya Wiraraja,” imbuhnya.
Kepastian regulasi, lanjut Syafiuddin, sangat dibutuhkan untuk mencegah stagnasi dalam pembangunan ekonomi Madura. Ia berharap berbagai rencana investasi dan kemitraan internasional tidak hanya berbentuk dokumen kesepakatan semata, tetapi benar-benar terwujud di lapangan.
Syafiuddin juga meminta Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, untuk lebih aktif dalam mengawal pengembangan ekonomi Madura. Ia menilai, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis untuk memastikan program pembangunan Madura mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
“Saya meminta Gubernur Jawa Timur ikut aktif mengawal ini. Jangan hanya pemerintah kabupaten yang bergerak,” tutupnya.
