Jakarta, Maret.id — Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kesiapan pendukung Joko Widodo menghadapi skenario pergantian Presiden Prabowo Subianto sebelum 2029 telah memicu kritik tajam dari sejumlah tokoh politik dan akademisi.
Dr. Teguh Santosa, mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno, menyebut pernyataan tersebut sebagai bentuk hasutan politik yang dapat membahayakan stabilitas nasional. “Pernyataan tersebut jelas-jelas merupakan hasutan politik yang berpotensi membelah konsentrasi publik dan merusak tatanan stabilitas nasional yang sedang dibangun,” ujar Teguh, Selasa, 25 Agustus 2026.
Sebagai seorang Dosen Hubungan Internasional, Teguh mengingatkan bahwa spekulasi mengenai pergantian kepemimpinan di tengah pemerintahan tidak etis dan tidak bermanfaat. Ia menekankan, skenario ini hanya akan menciptakan kegaduhan di saat pemerintah Prabowo Subianto sedang berupaya menjalankan berbagai program strategis kerakyatan.
Teguh juga mempertanyakan motif di balik wacana tersebut, mencurigai adanya agenda terselubung yang bisa merugikan stabilitas politik. Ia berpendapat bahwa “Presiden ke-7 RI Joko Widodo patut diduga berada di balik layar atau merestui narasi pergantian kepemimpinan di tengah jalan ini demi kepentingan politik keluarga.”
Lebih lanjut, ia menduga rencana melengserkan presiden sebelum masa jabatannya habis bertujuan untuk menguntungkan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. “Gibran bisa mengambil alih kursi kepemimpinan nasional secara instan tanpa melalui proses pemilu penuh,” imbuh Teguh.
Teguh menegaskan bahwa mandat rakyat untuk Prabowo Subianto sah secara konstitusional dan segala bentuk spekulasi mengenai penggantian kepresidenan tanpa dasar hukum mencederai prinsip demokrasi. Ia pun menyerukan kepada elite politik dan organisasi relawan untuk menghentikan politik adu domba.
“Ada baiknya seluruh elemen bangsa berfokus pada dukungan kinerja pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi, ketahanan pangan, dan penciptaan lapangan kerja,” sambung Teguh.
“Dalam demokrasi, etika dan kedewasaan sangat penting,” tegasnya. “Menghormati mandat rakyat hingga 2029 adalah komitmen konstitusional yang wajib dijaga bersama tanpa provokasi yang memperkeruh suasana.”
