Jakarta, Maret.id — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan pilihan Bali sebagai lokasi program groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt (Gwp).
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil dalam sambutan di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada acara Launching & Groundbreaking Program PLTS di Bali, Selasa, 25 Agustus 2026.
Dia menilai, penetapan Bali tidak sembarangan. Wilayah pariwisata yang dikenal sebagai Pulau Dewata ini dianggap sebagai simbol kampanye energi hijau di tingkat internasional.
Selain itu, Bahlil mengungkapkan bahwa Bali masih memiliki ketergantungan terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), yang berkontribusi pada penggunaan bahan bakar minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Khusus untuk Bali, dengan kita memakai 100 Gwp menggunakan 1.000 megawatt, itu mampu melakukan efisiensi 0,6 juta kiloliter solar yang dilakukan oleh PLN,” ujar Bahlil.
Bahlil melanjutkan, “Selama ini ternyata Bali ini masih pakai PLTD. Jadi tidak heran kalau ini kita lakukan di Bali, Pak, karena kampanyenya adalah green energy,” sambungnya kepada Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa PT. Pertamina juga telah melaksanakan proyek serupa yang sejalan dengan rencana strategis Presiden Prabowo. Program ini mencakup pembangunan PLTS dengan kapasitas 1 megawatt per desa.
“Itu sudah dilakukan oleh Pertamina di salah satu kabupaten di Sumatera. Dulu, desa itu tidak ada listrik, sekarang sudah ada 1 megawatt, dan mereka sudah bisa bikin storage,” ungkapnya.
Ketua Umum Partai Golkar ini menekankan bahwa potensi penyediaan listrik juga dapat diterapkan di daerah-daerah dan desa-desa yang belum teraliri listrik.
“Dari PLN di Provinsi Bangka Belitung sudah membangun konversi PLTD menjadi energi bauran, ada energi angin dan matahari ini,” tuturnya.
Bahlil menambahkan bahwa penggunaan PLTS dapat menghemat APBN terkait subsidi solar, mengingat total listrik yang ada di Indonesia masih bergantung pada solar.
“Dari 12,6 gigawatt itu kita menghasilkan minyak ekuivalen dengan 230 sampai 250.000 barel per hari. Maka penurunan impor BBM, khususnya jenis solar, akan berkurang,” ungkapnya.
Menariknya, Bahlil mencatat bahwa Pemprov Bali bersedia menjadi lokasi pertama program PLTS 100 Gwp, meskipun Gubernur I Wayan Koster adalah kader parpol yang tidak tergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo.
“Saya sempat guyon dengan Pak Gubernur. Saya bilang, ‘Pak Gubernur, mengelola negara ini jangan dilihat warna’. Presiden kita adalah Ketua Umum Gerindra, menterinya Ketua Umum Golkar, tapi eksekusi program PLTS di kandang merah (PDIP),” selorohnya, diiringi gelak tawa hadirin.
“Ini sebagai bentuk kolaborasi yang paten. Mudah-mudahan pikiran Pak Gubernur ini terilhami oleh semua kader partai politik yang ada di bangsa kita,” tegas Bahlil.
