Jakarta, Maret.id — Wacana mengenai kemungkinan percepatan Pemilu 2029 kembali menjadi sorotan. Aktivis dari Simpul Aktivis 98 (Siaga 98) menilai isu ini kurang berdasar secara konstitusional.
Mereka khawatir bahwa pembahasan ini justru dapat dimanfaatkan untuk manuver politik dalam konteks reshuffle kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Koordinator Siaga 98, Hasanuddin, mengkritik pernyataan mantan Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, terkait wacana ini. Ia menekankan bahwa pemilu adalah agenda konstitusional yang memiliki tahapan dan mekanisme yang jelas. “Pemilu 2029 tidak mungkin dipercepat, tetapi juga tidak mungkin diperlambat, karena Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu secara konstitusional, demokratis, dan tertib sejak era Reformasi,” kata Hasanuddin.
Menurut Hasanuddin, pemilu bukanlah alat untuk mempertahankan atau meraih kekuasaan, melainkan sarana untuk memastikan pergantian kekuasaan yang demokratis. “Pemilu merupakan mekanisme konstitusional untuk menentukan pergantian kekuasaan secara periodik,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa wacana percepatan atau penundaan Pemilu 2029 harus dilihat dalam konteks kepastian konstitusional dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Munculnya pernyataan Budi Arie, yang bersamaan dengan pembahasan reshuffle kabinet, dicurigai sebagai upaya untuk membangun kembali relevansi politiknya.
“Siaga 98 melihat pernyataan Budi Arie lebih bernuansa pada keinginan politik personal untuk mendapatkan kembali akses terhadap kekuasaan,” sambung Hasanuddin.
Isu pemilu tidak hanya menjadi fokus, tetapi juga spekulasi tentang upaya Budi Arie meyakinkan mantan Presiden Joko Widodo tentang kelayakannya dalam posisi strategis.
Hasanuddin menegaskan bahwa keputusan mengenai jabatan menteri sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. “Tentu, siapa yang akan menjadi menteri atau menempati posisi tertentu dalam pemerintahan merupakan hak prerogatif Presiden,” ujarnya.
Mengacu pada berbagai wacana ini, Hasanuddin menilai bahwa Budi Arie sedang berusaha mempertahankan posisinya dalam percaturan politik. Ia melihat pernyataan ini sebagai langkah untuk meyakinkan Jokowi mengenai posisi politiknya.
Dalam pandangannya, wacana percepatan Pemilu 2029 tidak seharusnya dijadikan alat spekulasi. “Tidak semestinya wacana mengenai percepatan Pemilu dilemparkan tanpa dasar konstitusional yang jelas,” tegas Hasanuddin.
Lebih lanjut, Siaga 98 menyerukan kepada para elit politik untuk menjaga kepastian demokrasi dan tidak menjadikan isu pemilu sebagai alat tawar-menawar jabatan. “Indonesia membutuhkan stabilitas demokrasi, kepastian hukum, serta konsistensi terhadap konstitusi,” tuturnya.
Hasanuddin juga mengecam penggunaan isu perubahan politik demi kepentingan pribadi. “Kekuasaan bukanlah sesuatu yang seharusnya dikejar dengan membangun ketakutan mengenai perubahan politik,” supportnya.
Ia meminta Budi Arie untuk tidak menggunakan wacana Pemilu 2029 untuk mendapatkan posisi pemerintahan. “Jika ingin kembali masuk kabinet, sampaikan saja secara terbuka sebagai aspirasi politik,” kata Hasanuddin.
Ia menegaskan bahwa Pemilu 2029 adalah agenda konstitusional yang bukan milik kelompok tertentu. “Pemilu adalah agenda konstitusional seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
