Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia memperkuat upaya penanganan dan mitigasi bencana gempa bumi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ini termasuk memastikan efektivitas sistem peringatan dini tsunami.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani menyampaikan informasi ini kepada Presiden Prabowo Subianto saat rapat penanganan bencana yang berlangsung pada Rabu, 26 Agustus 2026.
Fathani mengungkapkan bahwa sistem peringatan dini telah berfungsi optimal sejak terjadinya gempa. “Kecepatan penyampaian peringatan tersebut dinilai turut membantu meminimalkan dampak tsunami yang melanda sejumlah wilayah di bagian utara Pulau Flores,” imbuhnya.
BMKG dilaporkan memiliki 2.000 alat operasional utama (aloptama) sensor kegempaan, dengan 175 unit di antaranya terpasang di NTT. “Ketika terjadi gempa, maka kurang dari 3 menit kita harus menginformasikan dan menyampaikan potensi tsunami akan terjadi di mana,” tuturnya.
Ia menambahkan, “Tepat 2 menit 16 detik, BMKG mengumumkan ke semua kanal, semua media, sehingga masyarakat dapat mengambil tindakan penyelamatan sebelum tsunami terjadi.”
Di samping penguatan sistem peringatan dini, pemerintah juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan BMKG untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. “Edukasi ini bertujuan meredam kekhawatiran mengenai potensi gempa susulan maupun tsunami,” ujar Fathani.
Edukasi yang diberikan mencakup pemahaman tentang kondisi kegempaan dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh masyarakat. “Ini kami memberikan pemahaman bahwa jika kerusakan di rumah tergolong ringan dan tidak membahayakan, masyarakat dapat kembali ke rumah,” jelasnya.
