Jakarta, Maret.id — Pemerintah Polandia secara resmi meminta Komisi Eropa menjatuhkan sanksi denda sebesar 250 juta euro atau sekitar USD 291 juta kepada Meta atas dugaan pengawasan yang lemah terhadap maraknya iklan dan konten penipuan di platform miliknya.
Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Urusan Digital Polandia, Krzysztof Gawkowski, mengatakan pengajuan tersebut didasarkan pada peninjauan menyeluruh terhadap dokumen internal Meta dan laporan media yang menunjukkan minimnya kontrol terhadap materi berbahaya.
Tuntutan Resmi dan Alasan
Pemerintah Polandia menilai pembiaran iklan bodong dan konten penipuan di platform Meta telah menyebabkan kerugian nyata bagi warga negaranya.
Gawkowski menegaskan bahwa perusahaan induk Facebook dan Instagram harus bertanggung jawab penuh atas dampak konten yang beredar di jejaring sosial tersebut.
Proses Pengajuan ke Komisi Eropa
Polandia mendesak Komisi Eropa untuk segera memproses pengajuan sanksi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran dengan langkah administratif yang tegas.
Permintaan denda ini akan diuji oleh mekanisme pengawasan Uni Eropa yang berwenang menilai kepatuhan perusahaan teknologi terhadap peraturan kawasan.
Desakan Perbaikan Sistem Keamanan
Selain meminta sanksi finansial, pemerintah Polandia menuntut Meta segera memperbaiki sistem keamanan dan menghadirkan instrumen efektif untuk memberantas iklan palsu, praktik penipuan, serta promosi aplikasi ilegal.
Langkah perbaikan yang diminta mencakup peningkatan pengawasan konten, mekanisme pelaporan yang lebih responsif, dan tindakan pencegahan untuk mengurangi penyebaran materi curang.
Meta merupakan perusahaan induk bagi platform populer seperti Facebook dan Instagram yang memiliki jangkauan luas di Polandia, sehingga langkah pemeriksaan ini menjadi sorotan publik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Meta terkait pengajuan sanksi oleh otoritas Polandia.
Sebagian pengamat menilai kasus ini merupakan bagian dari upaya negara-negara anggota Uni Eropa memperketat pengawasan terhadap perusahaan teknologi besar.
Aturan seperti Digital Services Act (DSA) Uni Eropa memberi kerangka bagi otoritas untuk menuntut akuntabilitas dan menerapkan sanksi terhadap platform yang dianggap lalai dalam menangani konten berbahaya.
Pihak berwenang Polandia mengatakan bukti yang dikumpulkan meliputi dokumen internal dan laporan investigasi media yang menunjukkan pola pembiaran iklan menyesatkan.
Jika Komisi Eropa menerima rekomendasi Polandia, kasus ini dapat menjadi preseden bagi tindakan serupa di negara-negara anggota lain yang menghadapi masalah iklan dan penipuan daring.
Para pakar hukum dan regulator akan mengamati proses ini untuk menilai sejauh mana kewenangan Uni Eropa dapat diterapkan terhadap perusahaan teknologi global.
Dampak keputusan Komisi Eropa nantinya tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga dapat memaksa perubahan operasional yang lebih luas pada platform digital.
