Jakarta, Maret.id — Bank Indonesia (BI) diminta untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini penting agar kebijakan bank sentral dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Sinergi yang dimaksud terutama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). “Bagaimana membangun sinergisitas dengan KSSK, apakah dengan LPS, apakah dengan OJK, apakah dengan Kemenkeu?” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, pada Jumat, 28 Agustus 2026.
Menurut Fauzi, penguatan sinergi ini harus diarahkan untuk menjalankan seluruh mandat Bank Indonesia. Tugas tersebut mencakup menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, hingga kebijakan makroprudensial. Legislator dari Partai Nasdem itu menegaskan bahwa BI juga diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan penciptaan lapangan pekerjaan.
“Fungsi dan tujuan Bank Indonesia adalah stabilitas moneter, sistem pembayaran, makroprudensial, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ungkap Fauzi. Ia mendorong agar sistem pembayaran semakin mudah diakses dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan pengalaman Destri Damayanti di bidang keuangan dan Aida S. Budiman yang berkarier di Bank Indonesia selama puluhan tahun, Fauzi optimis kepemimpinan baru mampu memperkuat kredibilitas bank sentral. “Visi membangun Sinergi Merah Putih harus diwujudkan melalui kebijakan yang menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat pertumbuhan, dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
“Kami ingin fungsi Bank Indonesia sesuai amanah undang-undang P2SK nomor 4 tahun 2026,” pungkas Fauzi.
