Jakarta, Maret.id — Pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengenai potensi percepatan pemilu 2029 menuai respons dari Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
Hasto mengungkapkan rasa terkejutnya terhadap pernyataan tersebut, terutama karena disampaikan dalam forum tertutup yang juga dihadiri oleh mantan Presiden Joko Widodo. “Kami sangat kaget dengan pernyataan itu karena itu dalam suatu forum yang tertutup yang dihadiri oleh Jokowi. Skenario-skenario seperti itu adalah suatu tindakan anti-demokrasi,” tegas Hasto.
Ia menekankan bahwa PDIP tetap berpegang pada rencana pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada 2029. Konsistensi dengan jadwal pemilu, menurutnya, adalah bagian penting dalam menjaga kesehatan demokrasi di Indonesia. “Sikap PDI Perjuangan adalah pemilu 2029 dan ini menjaga kesehatan di dalam sistem demokrasi kita,” jelas Hasto.
Hasto menyampaikan bahwa pihak-pihak yang tidak puas dengan pemerintah atau situasi politik saat ini sebaiknya menyampaikan kritik mereka melalui jalur demokratis. “Kalau ada yang tidak puas, salurkan berbagai kritik itu dan kami mendorong presiden, pemerintah, DPR RI, dan lembaga negara tinggi lainnya untuk mendengarkan suara rakyat,” ujar Hasto.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dari semua pihak di pemerintahan, termasuk DPR RI, terhadap kritik dari masyarakat. “Siapapun yang ada di dalam pemerintahan termasuk DPR harus membuka diri terhadap berbagai kritik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa setiap upaya yang bertentangan dengan konstitusi tidak bisa dibenarkan dalam kehidupan bernegara. “Berbagai upaya-upaya yang inkonstitusional itu tidak boleh dibenarkan di republik ini,” pungkasnya.
