Jakarta, Maret.id — Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang pemilihan kepengurusan baru. Forum ini seharusnya mampu merumuskan arah organisasi dan menjawab tantangan masyarakat Indonesia yang kian kompleks.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Ainun Ni’am, Pengasuh Pondok Pesantren Raudlotul Huffadz, Tabanan, Bali, dalam keterangan resmi, Sabtu, 29 Agustus 2026.
Ainun menekankan bahwa Ketua Umum PBNU yang terpilih haruslah merupakan hasil dari proses Muktamar, bukan sekadar tujuan utama. “Maka pandangan Muktamar menjadi sempit jika dianggap sebagai sebuah seremonial pemilihan pengurusan baru, tapi harus lebih ditekankan kepada kebutuhan organisasi dan masyarakat Indonesia,” kata Ainun.
Ia menggarisbawahi bahwa tantangan NU saat ini jauh berbeda dengan kondisi saat organisasi tersebut didirikan pada 1926. Dinamika perubahan dan kompleksitas persoalan masyarakat perlu dipertimbangkan dalam menentukan figur pemimpin NU ke depan.
Ainun menyebut NU lahir dari kepedulian ulama terhadap ekosistem pesantren dan telah berkontribusi signifikan dalam berbagai sektor keilmuan dan kemanusiaan. Sebagai pengasuh pesantren di Bali, ia berharap kepemimpinan NU yang akan datang mampu memahami kebutuhan masyarakat yang lebih beragam.
Ia juga menilai sejumlah nama yang muncul dalam dinamika Muktamar memiliki kapasitas untuk memegang amanah di kepengurusan PBNU. Salah satu nama yang disebut adalah KH. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin yang dianggap layak untuk posisi Katib Aam PBNU.
Ainun menilai Gus Kikin memiliki latar belakang kiai pesantren dan kemampuan untuk mengkoordinasikan para kiai. Selain itu, ia juga menyebut Dr. KH. Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin sebagai figur yang potensial memimpin NU menghadapi tantangan di masa depan.
Gus Rozin diketahui aktif dalam berbagai kegiatan dakwah dan organisasi. Ia juga berperan sebagai inisiator Hari Santri Nasional yang ditetapkan lewat Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015.
Ainun menyoroti keterlibatan Gus Rozin dalam isu ekonomi digital pesantren, perubahan iklim, dan kecerdasan buatan. Dia juga memiliki pengalaman dalam tugas kenegaraan, termasuk di Dewan Ketahanan Pangan Nasional dan sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Keagamaan.
Berdasarkan berbagai pertimbangan ini, Ainun menyimpulkan bahwa Gus Rozin layak dipertimbangkan sebagai Ketua Umum PBNU.
Untuk posisi Rais Aam PBNU, Ainun menyerahkan keputusan kepada sembilan ulama sepuh yang tergabung dalam AHWA. “Mekanisme kesepakatan dan mufakat para ulama sepuh menjadi bagian penting dalam menentukan Rais Aam,” tambahnya.
Di sisi lain, secara pribadi, Ainun mengusulkan nama Prof. Dr. KH. Said Aqil Sirodj sebagai sosok yang bisa berperan sebagai “Bapak” bagi organisasi NU. “Banyak penilaian dan pertimbangan yang menjadi dasar kebutuhan jamiyah,” pungkasnya.
