Jakarta, Maret.id — Kepala Kantor Staf Presiden PKS, Pipin Sopian, menanggapi pernyataan Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo dan mantan Menteri Koperasi, mengenai kemungkinan “percepatan” sebelum Pemilu 2029. Ia menyebut wacana ini sebagai provokasi politik yang berpotensi merugikan demokrasi Indonesia.
Menurut Pipin, pernyataan tersebut seharusnya tidak dilempar ke publik tanpa penjelasan jelas mengenai makna “percepatan” dan apa mekanisme konstitusional yang akan digunakan. “Saya melihat pernyataan Budi Arie ini sebagai bentuk provokasi politik,” tuturnya.
Ia menekankan, istilah “percepatan” sebelum 2029 bukanlah ucapan sembarangan. Hal ini dapat memicu spekulasi, kegaduhan, dan ketidakpastian politik di masyarakat. “Kita tidak boleh bermain-main dengan konstitusi. Presiden memiliki mandat rakyat untuk memimpin sampai 2029,” imbuh Pipin.
Alumni Ilmu Politik UI ini juga mencatat bahwa pernyataan Budi Arie disampaikan dalam situasi yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo. “Kami tidak sedang menuduh Pak Jokowi, tetapi situasi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Pipin menambahkan, jika pernyataan itu hanya pendapat pribadi Budi Arie, sebaiknya Jokowi menjelaskan untuk mencegah spekulasi lebih lanjut. Ia mengingatkan, PKS mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar dapat menjalankan mandat rakyat dengan baik hingga 2029.
Ia menyerukan semua elemen bangsa untuk memberi ruang kepada Presiden Prabowo dalam menyelesaikan permasalahan dan memperkuat ekonomi nasional. “Keputusan Musyawarah Majelis Syuro PKS mendukung Presiden Prabowo untuk sukses memimpin Indonesia sampai 2029,” ucapnya.
Pipin menggarisbawahi bahwa dukungan tersebut tidak berarti PKS kehilangan sikap kritis terhadap pemerintah. “Mendukung pemerintah bukan berarti membiarkan tanpa kontrol,” jelasnya. PKS akan tetap mengawal agar kebijakan berjalan sesuai dengan kepentingan rakyat.
“Pipin mengingatkan elite politik untuk lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan kepada publik. “Rakyat membutuhkan kepastian, bukan provokasi,” tuturnya. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan dan fokus pada pembangunan.
