Jakarta, Maret.id — Di tengah dinamika kepemimpinan yang sedang berlangsung, pengamat hukum dan politik, Dr. Pieter C Zulkifli, mengingatkan bahwa ancaman terbesar bagi sebuah negara sering kali berasal dari pemimpin yang memiliki ambisi kekuasaan tinggi namun miskin kapasitas. Dalam pernyataan yang disampaikannya pada Senin, 18 Mei 2026, Pieter menjelaskan, kerusakan yang ditimbulkan oleh kepemimpinan yang buruk lebih parah ketimbang dampak bencana alam yang sering kali bersifat sementara.
Pentingnya Kualitas Kepemimpinan
“Sebuah gempa bumi dapat merobohkan bangunan dalam hitungan detik, dan banjir bisa menciptakan lumpuh total pada sebuah kota dalam sekejap. Namun, sejarah membuktikan, negara-negara besar sering kali mampu bangkit dari bencana alam,” tutur Pieter. Ia menekankan pentingnya kualitas kepemimpinan dalam konteks berbangsa dan bernegara, di mana kebijakan yang dihasilkan oleh pemimpin yang tidak kompeten dapat berdampak negatif jangka panjang bagi seluruh masyarakat.
Berdasarkan pandangannya, kebodohan dalam kepemimpinan tidak selalu berhubungan langsung dengan rendahnya pendidikan formal. Hal ini lebih berkaitan dengan ketidakmampuan pemimpin dalam memahami persoalan rakyat, serta sikap antipati terhadap kritik. “Ketika pemimpin lebih sibuk menjaga citra politik daripada mengatasi masalah riil, situasi menjadi semakin berbahaya, terutama jika disertai kerakusan kekuasaan,” paparnya.
Politik yang Berbasis Pencitraan
Pieter mengutip pemikiran Plato, yang menyatakan, “The penalty good men pay for indifference to public affairs is to be ruled by evil men.” Kutipan ini ia anggap relevan dengan kondisi politik saat ini, termasuk di Indonesia, di mana fokus lebih banyak pada pencitraan ketimbang gagasan substansial. Menurutnya, pemimpin yang berambisi biasanya enggan menerima kritik dan lebih cenderung membangun jaringan loyalis untuk mempertahankan kekuasaan.
“Akibatnya, praktik demokrasi hanya berjalan secara prosedural tanpa substansi. Kebijakan yang tidak tepat bisa merusak perekonomian, memperlebar jurang ketimpangan sosial, dan menghambat pelayanan publik,” tambahnya. Krisis kepercayaan di kalangan masyarakat muncul ketika para pemimpin lalai dan kehilangan integritas, berujung pada apatisme dan ketidakpuasan publik.
Dampak bagi Rakyat Kecil
Pieter, yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR RI, menyoroti sejarah yang menunjukkan bahwa kehancuran suatu negara sering kali dipicu oleh ketidakmampuan dan kerakusan para elite politik. “Rakyat kecil adalah pihak yang paling merasakan dampak dari situasi ini. Mereka menjadi korban pertama dari naiknya harga kebutuhan pokok dan berkurangnya lapangan kerja, sementara korupsi justru semakin merajalela,” ungkapnya.
Ia kemudian menggandeng pemikiran ekonom Nobel, Amartya Sen, yang menjelaskan bahwa bencana kelaparan modern jarang terjadi di negara-negara demokratis dengan kebebasan pers. “Ini menunjukkan bahwa penderitaan massal sering kali disebabkan oleh tata kelola pemerintahan yang buruk dan rendahnya kualitas kepemimpinan,” tegas Pieter.
Dirinya menyatakan bahwa tantangan serupa masih ada di Indonesia, khususnya terkait dengan permasalahan korupsi dan lemahnya integritas dari para elite politik. “Korupsi bukan hanya soal pencurian uang negara, tetapi juga hilangnya hak rakyat atas pendidikan yang layak dan layanan kesehatan yang adil,” ujarnya.
Sebagai penutup, Pieter mengingatkan bahwa pemimpin yang miskin kapasitas sering kali merasa paling benar dan menutup ruang untuk kritik. Ini berakibat pada kebijakan negara yang tidak lagi berbasis pada kepentingan rakyat atau ilmu pengetahuan. “Masyarakat dipaksa hidup dalam ketakutan, pejabat takut berkata jujur, dan banyak orang akhirnya memilih untuk diam demi keselamatan pribadi,” pungkasnya.
Pengamat: Elite Politik Buruk Awal Kerusakan Bangsa
Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami berbagai dinamika politik yang kompleks. Banyak pengamat setuju bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik di negara ini adalah keburukan yang ditunjukkan oleh elite politik. Dari skandal korupsi hingga pengabaian terhadap kepentingan rakyat, perilaku elite politik menjadi salah satu penyebab awal kerusakan bangsa.
Elite Politik dan Ketidakpuasan Publik
Elite politik sering kali dituduh lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok dibandingkan kepentingan rakyat. Ketidakpuasan publik terhadap pemerintah dan legislatif meningkat ketika masyarakat menyaksikan praktik politik yang lebih mengutamakan kekuasaan dan keuntungan pribadi. Fenomena ini menciptakan jarak antara elite dan rakyat, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Para pengamat memperhatikan bahwa elite politik sering kali menggunakan posisi mereka untuk mengambil keuntungan dari anggaran negara, yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Korupsi yang merajalela di kalangan pejabat publik telah menyebabkan sebagian besar proyek pembangunan berhenti, sistem pendidikan yang buruk, dan layanan kesehatan yang tidak memadai. Hal ini menciptakan kondisi ketidakadilan yang semakin lebar di masyarakat.
Dampak terhadap Stabilitas Sosial
Ketidakpuasan yang terus menerus ini sering kali memicu ketegangan sosial. Masyarakat yang merasa diabaikan oleh elit politik dapat merespons dengan berbagai cara, mulai dari protes damai hingga tindakan kekerasan. Puncak dari semua ini adalah munculnya gerakan sosial yang menuntut reformasi dan akuntabilitas dari para pemimpin. Namun, sering kali tanggapan dari elit politik adalah represif, yang lebih memperburuk keadaan.
Kerusakan ini tidak hanya bersifat ekonomis tetapi juga sosial. Masyarakat mulai terfragmentasi menjadi berbagai kelompok berdasarkan identitas politik, etnis, atau agama. Dalam upaya untuk memperkuat kekuasaan, elite politik terkadang memanfaatkan perbedaan ini untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan mereka dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini menambah beban bagi masyarakat dalam mencari solidaritas dan persatuan.
Komunikasi Politik yang Buruk
Salah satu indikator lain dari keburukan elite politik adalah cara mereka berkomunikasi dengan publik. Banyak politisi gagal menjalin komunikasi yang efektif dengan rakyat, yang seharusnya menjadi tugas utama seorang pemimpin. Penggunaan bahasa yang elit, tidak transparan, dan jargon politik sering kali membuat masyarakat merasa bingung dan terputus dari proses politik.
Dialog yang konstruktif dan terbuka antara pemimpin dan rakyat sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan dapat merefleksikan kebutuhan masyarakat. Namun, ketika elit politik tidak mau mendengarkan suara rakyat — atau, lebih buruk lagi, mengabaikannya sama sekali — maka kerusakan yang lebih dalam pada struktur sosial dan politik tidak dapat dihindari.
Menuju Perubahan yang Positif
Meskipun situasi saat ini tampak suram, pengamat optimis bahwa perubahan masih mungkin terjadi. Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan hak-hak politik dan sosial mereka dapat menjadi pendorong untuk menjatuhkan elite politik yang korup. Langkah-langkah menuju reformasi harus dilakukan melalui pendidikan politik yang lebih baik, peningkatan transparansi dalam pemerintahan, dan penguatan sistem pengawasan.
Masyarakat juga perlu berpartisipasi dalam proses politik, bukan hanya saat pemilu, tetapi secara berkelanjutan. Melalui organisasi masyarakat sipil, pemantauan terhadap kebijakan, dan partisipasi aktif dalam diskusi publik, rakyat dapat menjaga elite politik agar tetap akuntabel.
Kesimpulan
Kerusakan bangsa ini, dalam banyak hal, berakar dari keburukan elite politik yang tidak peduli terhadap kepentingan rakyat. Untuk membangun kembali kepercayaan dan stabilitas, penting bagi kita untuk menuntut akuntabilitas dan transparansi dari para pemimpin. Hanya dengan cara ini, Indonesia dapat bergerak menuju masa depan yang lebih baik, di mana setiap suara diperhitungkan dan setiap tindakan elite politik berdampak positif bagi masyarakat.
