Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua MPR RI dan Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menegaskan pentingnya pemahaman atas informasi produk berlabel “no pork, no lard”.
Menurutnya, label tersebut hanya menunjukkan bahwa produk tersebut tidak mengandung daging atau lemak babi. Namun, hal itu belum dapat dijadikan jaminan kehalalan produk secara menyeluruh.
“Hakiki halal mencakup semua aspek mulai dari bahan baku hingga penyembelihan hewan,” ujar HNW pada hari Jumat, 4 September 2026.
Ia mengingatkan pelaku usaha agar tidak menginterpretasikan label “no pork, no lard” sebagai bukti sertifikasi halal. Ada perbedaan signifikan antara klaim bebas bahan tersebut dengan sertifikasi halal yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan yang sesuai dengan ketentuan Jaminan Produk Halal.
“Jangan sampai konsumen keliru memahami label tersebut sebagai jaminan halal,” tegasnya.
HNW mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk meningkatkan edukasi masyarakat dan pelaku usaha mengenai perbedaan antara informasi “no pork, no lard” dan produk bersertifikat halal.
“BPJPH perlu memudahkan masyarakat dalam membedakan informasi produk dan memastikan pelaku usaha mendapatkan pembinaan yang dapat diakses,” kata HNW.
Selain edukasi, ia juga menekankan pentingnya pengawasan atas klaim produk, khususnya dalam sektor kuliner. Pengawasan tersebut dimaksudkan agar informasi yang salah tidak menimbulkan persepsi keliru tentang kehalalan produk.
“Ini penting sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang bertujuan memberikan kenyamanan dan kepastian kepada masyarakat,” imbuhnya.
HNW berharap penguatan jaminan produk halal tidak dianggap sebagai beban, melainkan sebagai langkah untuk membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk Indonesia.
“Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal dunia. Kepercayaan itu harus dibangun dengan memastikan konsumen mengetahui secara tepat apa yang mereka konsumsi,” tutup HNW.
