Hasto Ingatkan Ancaman Populisme Otoriter, Usung Lima Agenda Demokrasi DPD PDIP Jatim

Jakarta, Maret.id — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan akan ancaman populisme otoriter yang dapat mempercepat kemunduran demokrasi. Ia menyampaikan lima agenda strategis untuk menghadapi tantangan tersebut di depan delegasi internasional.
Pernyataan ini disampaikan Hasto dalam pembukaan CALD Conference on Democratic Resilience in Southeast and East Asia dan 9th CALD Party Management Workshop di Yogyakarta. Forum ini dihadiri oleh puluhan delegasi dari berbagai negara dan diselenggarakan oleh Council of Asian Liberals and Democrats (CALD) bekerja sama dengan PDI Perjuangan dan Friedrich Naumann Foundation.
Hasto juga membagikan salam dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Dia mengawali dengan ajakan untuk meneriakkan “Merdeka!” sebelum membahas tantangan yang dihadapi oleh demokrasi global.
Menurut Hasto, populisme otoriter sering menggunakan bahasa kerakyatan untuk mendapatkan dukungan, namun dapat melemahkan institusi demokrasi. Dia menegaskan, “Kedaulatan rakyat adalah inti dari jiwa PDI Perjuangan,” ujarnya, mengacu pada Pemilu 2024 yang dianggap sebagai puncak kemenangan bagi populisme otoriter.
Lebih lanjut, Hasto mengutip pemikiran Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dari buku mereka. Ia menyebutkan bahwa kemunduran demokrasi terjadi ketika partai politik gagal menjalankan perannya sebagai penjaga gerbang demokrasi.
Dalam hal ini, Hasto mengingatkan bahwa konsentrasi kekuasaan dapat meningkatkan oligarki. “Kita sedih dengan realitas ini, namun ini adalah kritik bagi kita semua untuk memastikan demokrasi bekerja,” imbuh Hasto.
Hasto menguraikan lima agenda strategis untuk memperkuat ketahanan demokrasi. Pertama, Strategi Seluruh Lapisan Masyarakat, di mana partisipasi warga negara harus menjadi fondasi demokrasi yang aman dan bebas dari pemusatan kekuasaan.
Kedua, Supremasi Hukum yang perlu ditegakkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan. Ketiga, Pelembagaan Partai Politik yang substansial untuk membangun institusi internal partai yang demokratis dan transparan.
Keempat, Fasilitasi Pemikiran Kritis dan Penguatan Masyarakat Sipil. “Demokrasi membutuhkan kebebasan berpendapat dan ruang publik yang sehat,” tandas Hasto.
Kelima, Demokrasi di Sektor Politik dan Ekonomi, yang harus menciptakan tata kelola ekonomi inklusif dengan keadilan sosial sebagai prioritas utama.
Di akhir pidatonya, Hasto menayangkan video mengenai Teori Pelembagaan Partai Pelopor yang menekankan pentingnya organisasi partai yang stabil dan berakar pada ideologi.
“Di dalam forum CALD ini, kita berdiri teguh pada harapan bahwa rakyat biasa dapat mengelola pemerintahannya sendiri,” tegas Hasto.
Konferensi ini dipandu oleh Angelina Dewi dan dihadiri oleh sejumlah politisi muda PDI Perjuangan. Jajaran DPD PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta dan kepala daerah dari PDI Perjuangan juga ikut serta dalam acara ini.





