Jakarta, Maret.id — DPRD Kota Blitar mendesak Wali Kota untuk segera mencari solusi atas masalah anggaran KONI Kota Blitar. Kepastian penyelesaian dianggap penting agar polemik anggaran tidak berlarut-larut dan menghambat program pembinaan atlet serta kegiatan cabang olahraga di daerah tersebut.
Desakan ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, saat menerima kunjungan puluhan pengurus cabang olahraga, atlet binaan, dan pengurus KONI, Senin (7/9/2026). “Kami mendesak wali kota segera mencarikan solusi bagaimana situasi ini bisa diselesaikan dengan baik, sehingga pembinaan atlet di Kota Blitar tidak terhambat,” ujar Syahrul.
Kedatangan massa tersebut bertujuan untuk meminta kepastian terkait anggaran pembinaan olahraga yang sebelumnya telah ditetapkan dalam pembahasan APBD. Selain itu, mereka juga mempertanyakan belum dibukanya lagi Kantor Sekretariat KONI Kota Blitar, yang sebelumnya menjadi pusat koordinasi pengurus KONI dengan berbagai cabang olahraga.
Syahrul, saat menemui massa, langsung menerima aspirasi yang disampaikan. Ia juga menandatangani sejumlah tuntutan yang dibawa perwakilan KONI dan cabang olahraga. Dalam pernyataannya, Syahrul menghormati penyampaian aspirasi tersebut. Namun, ia menyebut bahwa masalah yang disampaikan bukanlah hal baru, karena sebelumnya telah dibahas dalam hearing antara KONI dan DPRD Kota Blitar.
“Aspirasi yang disampaikan hari ini sebenarnya sama dengan yang sudah disampaikan dalam hearing beberapa hari lalu,” kata Syahrul. Hasil hearing tersebut juga telah disampaikan DPRD kepada Wali Kota Blitar. Namun, hingga aksi berlangsung, DPRD belum memperoleh jawaban mengenai langkah yang akan diambil pemerintah daerah untuk menyelesaikan isu tersebut.
Oleh karena itu, Syahrul meminta Pemkot Blitar segera memberikan kepastian. Ia menekankan bahwa persoalan anggaran tidak boleh mengganggu agenda pembinaan atlet yang telah direncanakan. Kepastian anggaran, menurutnya, diperlukan agar KONI dan cabang olahraga dapat menjalankan program pembinaan secara optimal, termasuk persiapan atlet untuk berbagai agenda olahraga.
Syahrul juga menegaskan perlunya kejelasan dari Pemkot mengenai Kantor Sekretariat KONI. Menurutnya, keberadaan sekretariat sangat penting untuk menunjang koordinasi organisasi, komunikasi antar cabang olahraga, dan pelaksanaan kegiatan olahraga di Kota Blitar.
Terkait anggaran, legislator dari PDI Perjuangan tersebut menekankan bahwa DPRD telah menjalankan kewenangannya dalam proses pembahasan dan pengesahan anggaran KONI. “Jadi kewenangan mencairkan anggaran KONI itu ada pada Wali Kota Blitar atau pihak eksekutif,” tegasnya.
Syahrul menambahkan bahwa DPRD tidak ingin masalah ini berlangsung lama. Ketidakjelasan anggaran berpotensi berdampak langsung pada keberlangsungan pembinaan atlet dan program cabang olahraga. Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah penyelesaian agar KONI dan seluruh cabang olahraga memiliki kepastian untuk menjalankan program sesuai perencanaan.
Setelah menyampaikan aspirasi di depan Kantor DPRD Kota Blitar, massa kemudian bergerak menuju Kantor Wali Kota Blitar. Beberapa anggota DPRD yang juga merupakan ketua cabang olahraga turut mendampingi massa. Di kantor Wali Kota Blitar, massa kembali menyampaikan tuntutan yang sama, meminta Pemkot segera memberikan kepastian terkait anggaran KONI serta kejelasan mengenai penggunaan kembali Kantor Sekretariat KONI Kota Blitar.
DPRD Kota Blitar berharap persoalan ini segera mendapatkan titik temu untuk tidak mengganggu pembinaan olahraga dan kesempatan atlet-atlet Kota Blitar untuk terus berprestasi.
