Jakarta, Maret.id — Ratusan warga Jember menggelar aksi simbolis menyatukan dukungan bagi Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, yang menolak rencana utang pemerintah kabupaten sebesar Rp786,573 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam APBD 2027.
Tumpeng yang dibawa oleh warga diserahkan menjelang sidang paripurna di depan gedung DPRD Jember. Mereka berharap penolakan ini tidak hanya menjadi suara Fraksi PDI Perjuangan, tetapi juga keputusan resmi DPRD.
Warga Kecamatan Sumberbaru, H. Diergan Wahid Bhaktiyar, menyatakan bahwa tumpeng tersebut merupakan simbol keberkahan dari masyarakat desa untuk wakil mereka di parlemen.
“Artinya, kita dari desa punya berkah untuk ditularkan kepada DPR,” tutur Diergan. Ia berharap anggota DPRD Jember mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan tidak menjadi bagian dari hegemoni kekuasaan.
“Kami tidak ingin anggota Dewan menjadi bagian dari hegemoni kekuasaan,” tambahnya. Diergan menekankan bahwa rencana utang tidak mendesak, mengingat pemerintah daerah masih memiliki SiLPA 2025 sekitar Rp648,22 miliar serta tambahan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp223 miliar.
“Ruang fiskal ini seharusnya dipertimbangkan sebelum menambah beban APBD melalui pinjaman,” imbuhnya. Ia pun mempertanyakan urgensi berutang jika pemerintah masih memiliki berbagai sumber pendapatan.
“Artinya, kita tidak perlu utang. Apa urgensinya berutang? Kami tidak menolak pembangunan, tetapi jika berutang, berapa bunga yang menjadi beban APBD?” jelas Diergan.
Diergan menegaskan bahwa Widarto menjadi harapan warga untuk menyuarakan penolakan tersebut di parlemen. Ia percaya bahwa Widarto selalu berpikiran jernih.
Widarto menjelaskan bahwa penolakan kepada skema utang telah disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan dalam diskusi dengan eksekutif. Ia menekankan bahwa penolakan tersebut tidak serta-merta mengesampingkan kebutuhan pembangunan.
“Kami tidak menolak pembangunan infrastruktur, kami tidak menolak PJU, apalagi pembangunan. Kami usulkan caranya tidak dengan utang,” kata Widarto.
Sebagai mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Widarto menyadari perjuangan fraksinya mungkin tidak sepenuhnya memenuhi harapan warga.
“Sejauh yang kami mampu, kami perjuangkan. Ini amanah saja. Bukan kami minta apresiasi. Saya yakin rakyat sudah bisa menilai,” ungkapnya.
Widarto mengingatkan agar warga tidak menjadikan tumpeng dan karangan bunga sebagai dukungan tanpa kritik.
“Jangan berlebihan juga. Berbahaya,” tuturnya. Ia juga meminta masyarakat Jember untuk terus mengawasi DPRD, meskipun terdapat dinamika dalam politik.
“Jember harus tetap damai, tetapi tetap harus kritis,” ujarnya.
