Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada 8 September 2026.
Dalam rapat tersebut, DPR mendorong penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana nasional dilakukan secara terpadu lintas kementerian dan lembaga. Sufmi menegaskan bahwa posisi Indonesia di kawasan Ring of Fire meningkatkan risiko bencana seperti gempa bumi, erupsi gunung, dan bencana hidrometeorologi.
Ia juga menyoroti bahwa karhutla yang melanda beberapa daerah menambah tantangan dalam penanganan bencana, mulai dari kualitas udara hingga layanan dasar bagi masyarakat yang terdampak. Ketua DPR Puan Maharani menekankan pentingnya koordinasi antar instansi untuk menangani bencana secara efektif.
“Penanganan bencana tidak bisa dilakukan oleh satu instansi atau K/L saja, namun harus dilakukan secara bersama-sama,” kata Puan. Ia juga menekankan dampak lanjutan yang dirasakan masyarakat, termasuk gangguan pernapasan dan kesejahteraan keluarga terdampak.
Puan menyatakan, “Kami di pimpinan DPR yang sudah mempunyai tim bencana akan meminta pemerintah untuk bisa melakukan hal seperti itu lagi agar masalah yang ada saat ini bisa cepat teratasi.” DPR juga akan meneliti informasi lahan bekas karhutla di Kalimantan Barat yang disebut-sebut beralih fungsi menjadi kebun sawit.
Sementara itu, wacana penggabungan Badan Geologi dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) masih perlu dikaji lebih lanjut mengingat kedua lembaga ini memiliki tugas yang berbeda. DPR menegaskan komitmennya dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan anggaran di bidang kebencanaan.
DPR akan terus berkoordinasi dengan pemerintah agar penanganan karhutla dan pemulihan masyarakat terdampak berjalan lebih baik.
