Jakarta, Maret.id — Buku yang pertama kali terbit pada April 2025 kembali menjadi sorotan setelah banyak pihak memberikan klarifikasi mengenai keterlibatan mereka dalam proses penyusunannya.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menyatakan bahwa isu buku tersebut tidak dapat dipandang hanya dari aspek judul atau isi.
Dalam konteks politik saat ini, terutama ketika seorang pemimpin menghadapi tekanan global, setiap narasi yang berkaitan dengan nama presiden harus dipertimbangkan secara cermat.
Amir menekankan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk dinamika yang ia sebut sebagai perang nirmiliter.
Perang nirmiliter tidak selalu melibatkan pengerahan pasukan dan persenjataan, melainkan juga melalui informasi, opini publik, serta diplomasi.
“Jangan sampai buku ini justru menjadi alat pihak lain untuk menjebak Prabowo atau menciptakan persepsi seolah-olah ada konsep tertentu yang secara resmi berasal dari Presiden,” kata Amir, menyanggah potensi penyalahgunaan narasi tersebut.
Secara faktual, buku berjudul ‘Islam ala Prabowo’ bukan ditulis oleh Prabowo Subianto, melainkan disusun oleh Abdur Rahim Hasan, Rikal Dikri, dan Mush’ab Muqoddas, dan diterbitkan oleh Atmosphere Publishing House.
Buku tersebut diluncurkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS 2025 di Jakarta pada 26 Agustus 2025.
Inisiator penulisan buku ini adalah Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua MUI KH Anwar Iskandar.
Namun, perkembangan terkini menunjukkan adanya klarifikasi dari para tokoh yang terkait dengan buku tersebut, menyatakan bahwa buku ini tidak dimaksudkan untuk membentuk mazhab baru dalam Islam.
Meski demikian, Amir tetap mengingatkan agar Prabowo berhati-hati.
Dia menegaskan bahwa perang nirmiliter memiliki cara kerja yang lebih halus dibandingkan dengan perang konvensional.
Salah satu metode dalam perang ini adalah membangun persepsi tentang seorang pemimpin.
Amir menjelaskan, seorang pemimpin bisa dilemahkan tidak melalui serangan langsung, tetapi dengan menciptakan isu-isu yang kontroversial.
“Persepsi dapat dibangun sedemikian rupa sehingga masyarakat melihat seorang pemimpin tengah mengembangkan identitas keagamaan tertentu,” jelasnya.
Jika narasi ini tidak terkendali, implikasinya bisa meluas, mempengaruhi tidak hanya pemerintah tetapi juga hubungan antara Presiden dengan organisasi keagamaan dan masyarakat.
Dalam konteks Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan kebangsaan.
Oleh karena itu, Amir menekankan pentingnya menjaga hubungan pemerintah dengan kedua organisasi tersebut secara hati-hati.
