Jakarta, Maret.id — Pemerhati pendidikan dari Universitas Harkat Negeri, Indra Charismiadji, menilai bahwa penilaian terhadap kondisi pendidikan Indonesia tidak dapat dipandang sebagai keberhasilan meskipun terdapat kenaikan tipis pada skor membaca dan sains.
Indra mengungkapkan bahwa istilah “stabil” dapat menyesatkan jika digunakan untuk menggambarkan pendidikan di Indonesia. “Kalau seseorang terbaring di ICU tiga tahun lalu dan hari ini kondisinya tetap di ICU,” tulis Indra dalam pernyataannya yang diterima redaksi pada Rabu, 9 September 2026.
“Secara teknis itu stabil. Tapi tidak ada dokter yang menyebutnya keberhasilan,” imbuh Indra. Ia berpendapat bahwa ukuran yang lebih tepat adalah sejauh mana Indonesia mampu memenuhi target yang ditetapkan sendiri.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah menargetkan skor PISA 2025 sebesar 396 untuk membaca, 404 untuk matematika, dan 416 untuk sains. Namun, realitas menunjukkan capaian masing-masing hanya 365, 364, dan 389.
Hal tersebut artinya, Indonesia masih terpaut 31 poin dari target membaca, 40 poin untuk matematika, dan 27 poin untuk sains. “Kita sedang membandingkan Indonesia dengan janji Indonesia sendiri,” tegas Indra.
Ia juga menggarisbawahi tren jangka panjang yang menunjukkan proporsi siswa di bawah kompetensi minimum Level 2 meningkat 14 poin persentase untuk matematika, 18 poin persentase untuk membaca, dan 7 poin persentase untuk sains sejak 2015.
Menurut Indra, ini menunjukkan persoalan yang jauh lebih mendasar dari sekadar keberhasilan atau kegagalan program. “Ini bukan kegagalan program. Ini kegagalan institusi,” ujar Indra.
Indra juga menyampaikan kritik terhadap rencana pemerintah untuk menulis ulang buku teks dengan penguatan muatan STEM. Baginya, perubahan buku atau kurikulum tidak akan berarti banyak tanpa perubahan nyata dalam proses pembelajaran di kelas. “Ganti buku itu bahasa lain dari ganti kurikulum,” kata Indra.
Ia mempertanyakan efektivitas perubahan kurikulum yang berulang tanpa perubahan dalam cara mengajar dan ekosistem pendidikan. “Kalau ganti kurikulum tanpa mengubah cara guru mengajar di kelas, kita hanya mengganti sampul, bukan mengganti hasil,” tegasnya.
Indra menekankan bahwa pendidikan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada sekolah, mengacu pada konsep Tri Pusat Pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. “Tidak mungkin kita duduk di dingklik peradaban yang harusnya berkaki tiga, tapi cuma bertumpu pada satu kaki: alam perguruan,” sambungnya.
Data PISA 2025 memperlihatkan bahwa keterlibatan keluarga dalam pendidikan juga mengalami penurunan. Siswa yang mengaku ditanya orang tua mengenai kegiatan sekolah turun dari 57 persen pada 2022 menjadi 48 persen pada 2025.
Sementara itu, siswa yang diajak berdiskusi mengenai masalah di sekolah juga turun dari 48 persen menjadi 36 persen. Indra mencermati efektivitas pengelolaan anggaran pendidikan, yang telah melampaui Rp6.000 triliun sejak 2015.
Namun, pada periode yang sama, skor matematika PISA Indonesia justru turun dari sekitar 386 menjadi 364. “Saya tidak bilang uangnya sia-sia; anggaran itu membiayai jauh lebih banyak hal daripada sekadar skor PISA,” imbuhnya.
“Namun, lebih dari Rp6.000 triliun kemudian, 83 dari 100 anak Indonesia masih belum mencapai kompetensi minimum matematika. Itu bukan persoalan anggaran. Itu persoalan tata kelola mutu,” tegas Indra.
Dia pun menilai pemerintah tidak sekadar membutuhkan program baru atau target “100 hari” menteri. “Masalah terbesar pendidikan Indonesia bukan lagi krisis pembelajaran. Kita sudah masuk tahap yang lebih berbahaya: normalisasi krisis pembelajaran,” pungkas Indra.
