Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) pada Rabu, 9 September 2026, di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Sari Yuliati, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria. Rakernas ini diikuti oleh kepala desa dari 28 provinsi dan 160 kabupaten/kota.
Dalam sesi pembukaan, pengurus AKSI memaparkan visi dan misi organisasi. Forum ini bertujuan untuk merumuskan sikap bersama atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh desa. Dasco menyampaikan, rangkaian rakernas ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi bagi pemerintah.
“Setelah rakernas, mereka akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah melalui Menteri Desa,” tutur Dasco. Ia menekankan pentingnya hasil rakernas dalam mendukung kebijakan pemerintah di tingkat desa.
Yandri Susanto menyatakan kementeriannya menunggu rekomendasi tersebut sebagai bahan penyelarasan program pembangunan desa. Ia mengapresiasi dukungan pimpinan DPR RI yang memberikan ruang bagi forum nasional kepala desa. “Program Pak Prabowo banyak sekali di desa, ada Kopdes, ada BUMDes, ada desa tematik,” imbuhnya.
Yandri juga menyoroti tiga sasaran utama, yaitu membangun Indonesia dari desa, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan ekonomi. Hasil rakernas akan dilaporkan kepada pimpinan DPR RI untuk memastikan aspirasi desa terwakili di tingkat pusat.
Ketua Umum AKSI Irawadi mengungkapkan, pertemuan ini memperpendek jarak antara pemerintahan desa, pemerintah pusat, dan parlemen. “Saya kepala desa, pemerintahan terbawah, tapi bisa berkomunikasi dengan pimpinan DPR, juga menteri. Ini hal yang sangat kami banggakan,” ujar Irawadi.
Ia menambahkan bahwa AKSI siap mendukung program pemerintah. Rekomendasi hasil rakernas akan disampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Desa dan PDT, serta dilaporkan kepada pimpinan DPR RI.
Dengan pembukaan rakernas ini, DPR RI menempatkan desa sebagai bagian dari agenda kerjanya dan menjaga saluran komunikasi dengan pemerintahan desa agar kebijakan yang disusun di pusat berpijak pada kebutuhan warga.
