Jakarta, Maret.id — Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, menginginkan pemerintah untuk mengintegrasikan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) ke dalam Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tanpa menarik seluruh Badan Geologi.
Mulyanto, mantan Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024, menekankan bahwa fokus pemerintah seharusnya pada penguatan kapasitas pemantauan, mitigasi, pengelolaan risiko, serta sistem peringatan dini bencana. “Jangan sampai semangat memperkuat mitigasi bencana justru berubah menjadi merger besar-besaran yang tidak perlu,” kata Mulyanto.
Ia menjelaskan bahwa PVMBG dan BMKG memiliki fungsi saling beririsan dalam pemantauan serta peringatan dini bencana. PVMBG bertanggung jawab atas pemantauan gunung api, gerakan tanah, dan mitigasi bencana geologi, sementara BMKG menangani gempa bumi, tsunami, serta cuaca ekstrem. “Integrasi keduanya jauh lebih masuk akal dibandingkan menarik seluruh Badan Geologi ke BMKG,” imbuh Mulyanto.
Dia memperingatkan bahwa cakupan tugas Badan Geologi jauh lebih luas dan tidak sepenuhnya berkaitan dengan kebencanaan. Badan Geologi juga melakukan survei geologi, pengelolaan sumber daya geologi, dan mendukung kebijakan energi serta sumber daya mineral. “Memindahkan seluruh Badan Geologi ke BMKG justru berpotensi menimbulkan persoalan baru,” tegasnya.
Mulyanto mendesak agar restrukturisasi dilakukan secara selektif dengan mengintegrasikan fungsi yang relevan dengan kebencanaan. Fungsi-fungsi ini termasuk pemantauan, analisis risiko, dan sistem peringatan dini. Dengan integrasi tersebut, sistem pemantauan bencana diharapkan menjadi lebih terpadu, mengurangi fragmentasi data, dan memperpendek rantai koordinasi.
Informasi mengenai ancaman bencana perlu bisa diterima masyarakat dengan cepat dan akurat. Di sisi lain, Mulyanto juga menyoroti pentingnya kejelasan pembagian peran antara BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
BMKG sebaiknya diperkuat sebagai pusat pemantauan dan analisis bencana, sedangkan BNPB tetap menjalankan fungsi koordinator penanggulangan bencana. “Prinsipnya sederhana. Satukan fungsi pemantauan dan early warning yang memang satu rumpun,” imbuhnya.
Tujuan akhir dari perubahan ini, menurut Mulyanto, bukan sekadar restrukturisasi organisasi, tetapi demi keselamatan masyarakat.
