Jakarta, Maret.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendesak pemerintah provinsi untuk memperkuat ekosistem inovasi demi memastikan obat bahan alam hasil riset daerah dapat diakses dalam sistem pelayanan kesehatan yang lebih luas, termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Indriani Yulia Mariska, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, menegaskan bahwa pengembangan obat bahan alam tidak boleh terhenti pada penelitian dan pembuktian ilmiah. “Hasil riset harus memiliki jalur yang jelas menuju pengembangan produk sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat secara lebih luas,” tutur Indriani.
Ia menjelaskan bahwa Jawa Timur memiliki potensi besar, seperti sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional, yang dapat dikembangkan menjadi produk obat bahan alam. Namun, tantangannya adalah membangun ekosistem yang menghubungkan seluruh potensi tersebut dari penelitian hingga produk siap pasar.
“Dukungan daerah perlu diarahkan pada terbentuknya jalur yang lebih jelas dari hasil penelitian menuju pengembangan produk,” imbuh Indriani. Ia juga menekankan pentingnya saintifikasi dan hilirisasi dalam proses pengembangan produk.
Indriani menjelaskan bahwa pemerintah provinsi tidak berwenang menetapkan standar nasional atau perizinan untuk JKN, karena kewenangan tersebut berada di tingkat pemerintah pusat. “Namun, pemerintah daerah dapat mengambil peran strategis dalam menyiapkan ekosistem yang kuat,” jelasnya.
Dengan ekosistem tersebut, produk inovasi dari Jawa Timur diharapkan dapat memenuhi proses dan standar nasional. “Peran Pemerintah Provinsi bukan mengambil alih kewenangan Pemerintah Pusat, melainkan memastikan bahwa ekosistem di daerah cukup kuat untuk menghasilkan inovasi,” tegas Indriani.
Ia menambahkan bahwa arah pengembangan perlu diterjemahkan dalam Raperda melalui penguatan hubungan antarpihak yang terlibat. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian harus terhubung dengan industri, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah untuk membentuk rantai utuh dalam proses inovasi.
“Dengan pola tersebut, hasil penelitian tidak berhenti sebagai karya ilmiah, tetapi memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk kesehatan yang dapat menjangkau masyarakat lebih luas,” jelas Indriani.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pentingnya penguatan ekosistem bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam pengembangan obat bahan alam. Insentif untuk industri yang membina usaha mikro dan kecil perlu diberikan berdasarkan kontribusi terukur.
“Insentif harus menghasilkan nilai tambah, memperkuat kemitraan, dan mendorong pelaku usaha mikro dan kecil untuk naik kelas,” pungkasnya. Fraksi PDI Perjuangan berharap, penguatan ekosistem di Jawa Timur dapat mengubah daerah itu menjadi pusat inovasi obat bahan alam yang kompetitif dan berkontribusi pada sistem pelayanan kesehatan nasional.
