Jakarta, Maret.id — Transformasi digital pelayanan publik di Kota Surabaya dinilai perlu melampaui kecanggihan teknologi. Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Anas Karno, mengimbau Pemerintah Kota Surabaya untuk memperluas perekaman Identitas Kependudukan Digital (IKD) hingga ke tingkat Balai RW.
Menurut Anas, pelayanan administrasi kependudukan harus lebih mendekat kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa tidak semua warga memiliki kemampuan yang sama untuk mengakses layanan berbasis teknologi.
“Digitalisasi jangan sampai bikin jarak dengan masyarakat. Teknologi harus membuat pelayanan semakin dekat, cepat, dan sederhana,” tutur Anas Karno.
Pernyataan tersebut muncul setelah Anas meninjau pelayanan administrasi kependudukan di Jalan Panjang Jiwo, Surabaya, pada Rabu malam. Ia menilai keberhasilan digitalisasi tidak hanya diukur dari seberapa canggih aplikasi yang digunakan, melainkan dari manfaat yang dirasakan oleh warga.
Anas mendorong penguatan pola pelayanan jemput bola. Ia menekankan perekaman IKD dapat dilakukan di lokasi-lokasi yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Sebaiknya, pemerintah yang mendatangi warga, jangan selalu warga yang mencari pelayanan.” imbuh Anas.
Ia menegaskan bahwa ketika pelayanan ada langsung di tengah masyarakat, manfaatnya dapat dirasakan secara instan. Anas menjelaskan bahwa pola ini penting untuk mewujudkan transformasi digital yang inklusif.
Kelompok masyarakat seperti lansia dan warga berkebutuhan khusus perlu menjadi perhatian khusus dalam pelayanan. Dengan hadirnya layanan di lingkungan warga, hambatan akses dapat diminimalisir.
“Ukuran keberhasilan pelayanan publik bukan sekadar sistem yang canggih, melainkan apakah warga merasa dimudahkan,” tegas Anas.
Ia menyebutkan bahwa Balai RW memiliki potensi besar untuk menjadi simpul pelayanan publik di tingkat terdekat dengan masyarakat. Balai RW telah menjadi ruang interaksi antara warga dan pemerintah di tingkat lingkungan.
Inovasi pelayanan lokal, seperti program Kupat Mamah (Kunjungan di Tempat Masalah Tanah) yang diinisiasi Kelurahan Panjang Jiwo, juga diakui Anas. Ia mengapresiasi responsivitas pemerintah dalam membaca kebutuhan warganya.
Antusiasme warga dalam memanfaatkan layanan administrasi kependudukan di Panjang Jiwo menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap pelayanan langsung masih sangat tinggi.
“Saya sangat terbantu dengan adanya layanan ini. Tidak perlu lagi mengantre lama di kantor kecamatan,” kata seorang warga.
Anas menegaskan bahwa pengalaman tersebut mengingatkan bahwa di balik setiap sistem digital, ada manusia yang perlu dilayani. Teknologi mungkin semakin maju, namun esensi dari pelayanan tetap sama: warga harus merasa bahwa pelayanan pemerintah semakin dekat.
Perluasan perekaman IKD hingga Balai RW bukan hanya sekadar memindahkan lokasi pelayanan. Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan transformasi digital di Surabaya tetap berpijak pada kebutuhan masyarakat.
