Politik

Larangan BGN Menu Susu MBG Harus Diterapkan Secara Serius

Jakarta, Maret.id — Badan Gizi Nasional (BGN) baru-baru ini mengeluarkan kebijakan yang melarang penggunaan produk minuman susu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini mendapat apresiasi dari Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher.

Netty menilai langkah tersebut penting untuk memastikan kualitas bahan pangan dalam program MBG. “Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya dinilai dari kenyangnya penerima manfaat, tetapi juga harus memastikan kualitas dan kandungan gizinya,” tuturnya.

BGN merekomendasikan penggunaan susu hewani yang memenuhi kriteria tertentu seperti susu pasteurisasi dan UHT. Produk-produk ini tidak boleh mengandung tambahan gula, pengawet, perasa, maupun pewarna, dan harus memiliki kandungan susu segar minimal 80 persen serta izin edar resmi dari BPOM.

Politisi dari PKS ini mengingatkan pentingnya implementasi kebijakan tersebut di lapangan. “Keputusan di tingkat pusat harus benar-benar diterapkan di lapangan. Jangan sampai sudah ada standar yang baik, tetapi dalam proses pengadaan dan distribusi justru muncul produk yang tidak sesuai dengan ketentuan,” imbuhnya.

Netty juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap proses penyimpanan dan distribusi, terutama untuk produk susu pasteurisasi. “Keamanan pangan harus berjalan bersama dengan pemenuhan gizi,” tegasnya.

Ia mengapresiasi komitmen BGN untuk mendorong pemanfaatan susu hewani. “Program MBG memiliki potensi besar untuk menciptakan ekosistem pangan yang sehat. Jika dikelola dengan baik, program ini dapat meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia,” sambungnya.

Meski demikian, Netty menegaskan bahwa produk dan pelaku usaha lokal harus memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan yang telah ditetapkan. “Keberpihakan kepada peternak lokal dan pemenuhan standar mutu harus berjalan beriringan,” tuturnya.

Di akhir pernyataannya, Netty berharap kebijakan baru ini menjadi momentum untuk meningkatkan evaluasi kualitas menu dalam Program MBG. “Evaluasi bahan pangan, kandungan gizi, keamanan, proses pengolahan hingga distribusi harus terus diperkuat,” pungkasnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button