Jakarta, Maret.id — Pemerintah China menyerukan agar krisis nuklir Iran diselesaikan secara politik melalui jalur diplomasi dan dialog, bukan melalui tekanan dan intervensi militer. Pernyataan itu disampaikan dalam pengarahan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada 10 September 2026.
Seruan China di Dewan Keamanan
Deputi Perwakilan Tetap China untuk PBB, Sun Lei, menyoroti eskalasi konflik di Timur Tengah yang menurutnya semakin memperburuk kondisi masyarakat kawasan dan mengancam kepentingan internasional. Sun meminta seluruh pihak untuk menghentikan ancaman dan penggunaan kekuatan militer serta segera memulihkan implementasi nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran.
Sun menegaskan bahwa hubungan antarnegara harus dilandasi prinsip kesetaraan dan saling menghormati sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan. Ia juga menekankan pentingnya menciptakan suasana yang kondusif bagi dialog dan negosiasi di antara pihak-pihak terkait.
Menyoal Peran Amerika Serikat
Sun menyatakan bahwa akar kerumitan situasi di Timur Tengah dan isu nuklir Iran sebagian besar bersumber dari kebijakan Amerika Serikat di masa lalu. Menurutnya, keluarnya AS dari kesepakatan nuklir, tindakan militer saat proses negosiasi masih berlangsung, serta kebijakan tekanan maksimum turut memperumit upaya penyelesaian politik.
Ia menyerukan agar Amerika Serikat berkomitmen tidak lagi menggunakan kekerasan, terlibat dalam negosiasi yang tulus dengan Iran, dan memastikan implementasi efektif dari setiap perjanjian di masa depan. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penyelesaian politik hanya mungkin tercapai bila semua pihak menunjukkan itikad baik dan menghormati proses diplomasi.
Sanksi, Standar Ganda, dan Hak Iran
China memperingatkan bahwa mendorong sanksi baru di Dewan Keamanan justru bisa bersifat kontraproduktif dalam membangun kepercayaan antar pihak. Sun menilai upaya untuk memaksakan pemberlakuan kembali sanksi atau mencampuri masalah nuklir Iran melalui Dewan Keamanan tidak akan membantu menjembatani perbedaan atau membangun kepercayaan.
Selain itu, China menekankan agar isu nuklir Iran ditangani tanpa menerapkan standar ganda; Iran sebagai penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) berhak mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai. Sun juga mencatat komitmen berulang dari Tehran untuk tidak mengembangkan senjata pemusnah massal sebagai bagian dari argumen tersebut.
Desakan untuk Peran Konstruktif Dewan Keamanan
Dalam pengarahan itu, Sun mendesak Dewan Keamanan untuk memainkan peran konstruktif dengan mendorong suasana positif dan kondusif bagi dialog dan negosiasi. Ia mengingatkan agar anggota Dewan tidak menggunakan lembaga itu untuk memajukan agenda politik nasional yang bisa menjadi penghambat bagi penyelesaian politik masalah nuklir Iran.
Sun menegaskan posisi China sebagai anggota tetap Dewan Keamanan akan terus mengedepankan perdamaian serta mendorong stabilitas di kawasan Timur Tengah. China menyatakan akan bekerja sama dengan semua pihak dan melakukan upaya berkelanjutan untuk memajukan penyelesaian politik serta menegakkan rezim non-proliferasi nuklir internasional.
Protes Rusia dan Voting Prosedural
Sesi pengarahan sempat memanas ketika Wakil Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB, Anna Evstigneeva, melakukan interupsi dan menolak dilaksanakannya pertemuan. Evstigneeva berargumen bahwa Resolusi 2231, yang mendukung kesepakatan nuklir Iran, telah berakhir pada 18 Oktober 2025 sehingga isu tersebut seharusnya tidak lagi berada di agenda resmi Dewan Keamanan.
Atas alasan hukum dan prosedural, Rusia meminta diadakannya pemungutan suara prosedural dan China menyatakan dukungan terhadap posisi Moskow dengan memberikan suara menentang pelaksanaan pertemuan. Kedua negara itu akhirnya sama-sama memilih menentang pelaksanaan pertemuan Dewan Keamanan tersebut, yang mencerminkan perbedaan pandangan substantif terkait pendekatan internasional terhadap isu nuklir Iran.
Penolakan dan perbedaan pandangan di Dewan Keamanan menunjukkan betapa kompleksnya jalur diplomasi multilateral dalam menghadapi isu yang melibatkan kepentingan strategis banyak negara. Ancaman meluasnya konflik di kawasan tetap menjadi perhatian serius bagi komunitas internasional karena potensi dampaknya terhadap stabilitas regional dan kepentingan global.
