Jakarta, Maret.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Sekretaris Daerah Banyumas, Agus Nur Hadie, mengetahui praktik rekomendasi penerimaan calon mahasiswa yang telah mengirimkan uang ke Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa temuan ini menjadi dasar bagi penyidik untuk menggeledah ruangan Sekda Banyumas. KPK sebelumnya menetapkan Rektor Unsoed, Akhmad Sodiq, sebagai tersangka dalam kasus ini.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan dukungannya terhadap KPK dalam mengusut tuntas semua pihak yang terlibat. Ia menilai praktik jual beli penerimaan mahasiswa sangat mencederai prinsip merit-based system dalam pendidikan.
“Saya dukung KPK usut tuntas semua pihak yang terlibat dalam dugaan jual beli penerimaan mahasiswa baru di Unsoed ini. Ini miris sekali,” tutur Sahroni.
Ia menambahkan, “Bagaimana kita mau menghasilkan mahasiswa berkualitas dan berintegritas kalau sejak masuk saja sudah suap menyuap?”
Sahroni menggarisbawahi bahwa melihat faktor uang dan koneksi dalam penerimaan mahasiswa bisa merusak kualitas pendidikan.
“Pelakunya Rektor, ditambah ada oknum pemerintah daerah yang diduga turut terlibat. Memalukan sekali, ini harus diberantas,” imbuhnya.
Ia juga menilai praktik semacam itu tidak hanya merusak integritas perguruan tinggi, tetapi juga mencederai rasa keadilan para calon mahasiswa yang berjuang dengan jujur.
Legislator dari partai Nasdem ini meminta KPK untuk menelusuri kemungkinan praktik serupa di perguruan tinggi lainnya.
“Kasihan adik-adik kita sudah belajar mati-matian dan berjuang secara jujur untuk masuk PTN impian mereka, jangan sampai kalah karena ada yang bermain uang dan koneksi,” jelasnya.
“Ini sangat tidak adil dan bisa merusak moralitas generasi muda,” tegas Sahroni.
Ia berharap KPK berani menelusuri dugaan praktik serupa di kampus-kampus lain.
“Pendidikan harus bersih dari KKN dan kembali pada sistem yang benar-benar berbasis merit,” pungkasnya.
