Jakarta, Maret.id — Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai bahwa isu yang lebih signifikan saat ini adalah arah kebijakan fiskal serta interaksi antara kekuatan politik, pemodal, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), pemerintah, dan Bank Indonesia (BI).
Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026 resmi mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Suahasil Nazara. Pergantian ini tercatat sebagai perubahan menteri keuangan ketiga di Indonesia dalam waktu kurang dari dua tahun.
Amir menyatakan bahwa beberapa kebijakan yang diimplementasikan Purbaya selama jabatannya menunjukkan upaya untuk mempertahankan agar beban tertentu tidak langsung ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Contoh nyata dari hal ini adalah utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal dengan nama Whoosh. Purbaya sewaktu menjabat sering menegaskan bahwa penyelesaian utang Whoosh harus dilakukan semaksimal mungkin tanpa membebani APBN.
Pada Juli 2026, Purbaya menekankan bahwa penggunaan dana APBN untuk membayar kewajiban Whoosh perlu diminimalkan, memberikan opsi bagi pemerintah untuk memanfaatkan instrumen di luar APBN, termasuk Special Mission Vehicle (SMV).
Pada Oktober 2025, Purbaya mengungkapkan bahwa pembayaran utang Whoosh seharusnya menjadi tanggung jawab Danantara, karena lembaga tersebut menerima dividen dari BUMN. Dia mencatat bahwa Danantara memperoleh dividen sekitar Rp80 triliun hingga Rp90 triliun, sedangkan kebutuhan pembayaran tahunan Whoosh diperkirakan sekitar Rp2 triliun.
Amir menyimpulkan bahwa sikap tersebut mencerminkan adanya perbedaan pandangan mengenai pihak mana yang seharusnya menanggung beban finansial dari aset dan proyek BUMN. “Kalau banyak kebijakan Purbaya tidak menguntungkan pihak pemodal, misalnya APBN menolak membiayai utang Whoosh, kemudian Purbaya meminta keuntungan Danantara diberikan kepada negara, tentu ini menjadi persoalan politik ekonomi yang harus dilihat lebih jauh,” tegas Amir.
Amir juga menggarisbawahi tuntutan Purbaya agar Danantara tidak mengalihkan masalah Whoosh kepada pemerintah melalui APBN. Purbaya menegaskan bahwa Danantara memiliki sumber dana sendiri, yang menunjukkan upaya untuk mengelola aset negara dengan lebih bertanggung jawab. “Danantara punya keuntungan, punya dividen dari BUMN. Kalau ada keuntungan, negara juga harus mendapatkan manfaat,” imbuh Amir.
Amir kemudian mengaitkan pergantian posisi Purbaya dengan dilema konsolidasi kekuasaan di sekitar Presiden Prabowo. Dia mempertanyakan apakah perubahan menteri tersebut benar-benar membawa transformasi sistemik atau justru mempertahankan pola lama di Kementerian Keuangan.
“Sejak awal ada tuntutan agar Prabowo tidak menggunakan orang-orang lama. Tetapi sekarang kelihatannya Prabowo tetap menggunakan mereka. Ini bagian dari konsolidasi,” ungkap Amir.
Suahasil Nazara, yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan, bukanlah sosok baru di kementerian, mengingat ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal. Ia dipandang sebagai teknokrat berpengalaman di Kementerian Keuangan.
Oleh karena itu, Amir menekankan bahwa pergantian Purbaya harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya sebagai pergeseran aparat. “Yang harus diubah adalah sistemnya, bukan hanya mengganti orang. Kalau sistemnya tidak berubah, siapa pun yang menjadi Menteri Keuangan akan menghadapi persoalan yang sama,” tutup Amir.
