Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia diminta memberikan perhatian serius terhadap masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Fauqi Hapidekso, menegaskan bahwa pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan aman merupakan kewajiban konstitusional dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).
“Masyarakat kesulitan mendapatkan udara bersih karena kepulan asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Padahal, sebagai warga negara, mereka memiliki hak dasar untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan menghirup udara yang aman bagi kesehatan,” ujar Fauqi di Jakarta, Rabu, 16 September 2026.
Ia menjelaskan bahwa keterpaparan kabut asap berbulan-bulan bukan hanya masalah kenyamanan, tetapi juga ancaman langsung terhadap keselamatan jiwa. Negara diharapkan hadir memberikan perlindungan agar masyarakat tidak ditinggalkan menanggung dampak krisis yang bukan disebabkan oleh mereka.
“Bayangkan saja masyarakat harus bekerja dan bersekolah dalam kepungan asap selama berbulan-bulan tanpa pilihan untuk pindah. Jangan sampai masyarakat yang tidak menyebabkan kebakaran justru menjadi pihak yang paling lama menanggung dampaknya,” tegasnya.
Fauqi menekankan bahwa dampak kabut asap karhutla mengancam kesehatan fisik publik. Paparan polusi tersebut dapat memicu iritasi saluran pernapasan, sesak napas, hingga memperburuk risiko penyakit paru kronis pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.
“Paparan asap ini memicu gangguan pernapasan serius hingga memperburuk penyakit kronis. Kondisi ini makin berbahaya bagi kelompok rentan serta pekerja luar ruangan yang setiap hari menghirup udara tercemar,” tutur legislator asal Jawa Tengah tersebut.
Selain krisis kesehatan, Fauqi menggarisbawahi efek berantai dari karhutla yang melumpuhkan sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi lokal. Penghentian aktivitas belajar mengajar di sekolah dan penurunan pendapatan masyarakat pekerja harian menjadi bukti nyata terganggunya hak hidup layak warga.
“Dampak kabut asap ini berantai, mulai dari sekolah yang diliburkan hingga roda ekonomi warga yang terhenti. Mobilitas masyarakat menjadi terbatas sehingga berpengaruh langsung pada penghasilan harian mereka,” katanya.
Fauqi pun mendesak pemerintah untuk segera menyiagakan posko medis gratis, membagikan masker penyaring partikulat berstandar, serta menyediakan ruang evakuasi dengan udara bersih (clean air shelter). Penanganan karhutla dinilai harus tidak hanya berfokus pada pemadaman titik api, tetapi juga pada jaminan pemulihan hak-hak dasar korban.
